[Kota Bekasi], Maret.id — Pemerintah Kota Bekasi berencana untuk melakukan pendataan ulang terhadap penghuni tempat tinggal sementara seperti kos, kontrakan, asrama, dan apartemen. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap insiden penyekapan yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat, yang belakangan ini menarik perhatian publik.
Tindakan Cepat Pemkot Bekasi
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan bahwa pendataan ulang ini diperintahkan kepada seluruh camat dan lurah di kawasan tersebut. “Kami ingin memastikan siapa saja yang menetap di daerah kami,” ujar Tri dalam pernyataannya pada 25 Juni 2026. Pendataan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan memberikan langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan.
Kolaborasi dengan Pengurus RW
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bekasi akan melibatkan pengurus Rukun Warga (RW) dalam proses pendataan. Upaya ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat serta membangun sinergi dengan masyarakat di tingkat paling dasar. “Kami tidak bisa hanya mengandalkan aparat pemerintah saja, partisipasi masyarakat sangat penting,” lanjut Tri.
Kebijakan Baru untuk Keamanan Lingkungan
Selain pendataan, Pemkot Bekasi juga akan memberlakukan kembali aturan bagi tamu yang menginap selama 1×24 jam agar wajib melapor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawasi aktivitas pengunjung dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Tri Adhianto mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan di sekitar tempat tinggal mereka.
“Keamanan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga,” tegas Tri. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling peduli satu sama lain dan proaktif dalam menjaga situasi lingkungan.
Menjaga Kewaspadaan Bersama
Wali Kota juga menekankan pentingnya kesadaran individu dan komunitas dalam memantau kondisi sekeliling. Dengan kerja sama yang baik antar masyarakat, keamanan di Kota Bekasi dapat terlaksana dengan lebih baik. Harapannya, langkah-langkah ini dapat meminimalisir kemungkinan kejadian kejahatan yang merugikan masyarakat.
Tri Adhianto menutup pernyataannya dengan optimisme, “Kami percaya bahwa jika semua berpatisipasi, Kota Bekasi akan menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk dihuni.” Dengan demikian, pendataan yang dilakukan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi suatu bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi warganya.
