Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia akan menerapkan pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang di lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk. Langkah ini diambil untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan meningkatkan kelancaran operasional di pelabuhan tersebut.
Rencana Pemisahan Layanan
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa pemisahan layanan ini akan mengadopsi sistem yang sebelumnya sukses diterapkan pada lintasan Pelabuhan Merak–Pelabuhan Bakauheni. Sistem pemisahan ini bertujuan agar arus kendaraan logistik dan penumpang tidak terakumulasi di satu pelabuhan, sehingga mengurangi kepadatan dan meningkatkan efisiensi.
“Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang di Ketapang-Gilimanuk, sama seperti yang sudah kita lakukan di Merak-Bakauheni,” ungkap Dudy saat konferensi pers. Inisiatif ini melibatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, Pelindo, serta berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.
Optimalisasi Fasilitas Pelabuhan
Salah satu langkah penting untuk mendukung pemisahan ini adalah dengan mengoptimalkan fasilitas di Pelabuhan Celukan Bawang. Pelabuhan ini akan dijadikan pusat layanan angkutan logistik, di mana arus kendaraan logistik akan dipisahkan dari kendaraan penumpang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban operasional di Pelabuhan Gilimanuk dan mengendalikan antrean kendaraan.
Pemerintah menargetkan bahwa sistem baru ini sudah dapat diterapkan paling lambat sebelum masa angkutan Lebaran 2027. Dudy menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, terutama pada musim mudik, mengingat lonjakan penumpang saat Lebaran seringkali jauh lebih besar daripada saat Natal dan Tahun Baru.
Penanganan Kemacetan Akibat Kerusakan Dermaga
Kemacetan yang terjadi saat ini juga dipicu oleh kerusakan Dermaga Bulusan. Akibatnya, beberapa layanan penyeberangan terpaksa dialihkan ke dermaga milik PT ASDP Indonesia Ferry. Pengalihan ini memberi tekanan tambahan pada kapasitas dermaga ASDP, khususnya karena harus menangani truk-truk logistik bertonase besar yang sebelumnya menggunakan Dermaga Bulusan.
Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya kapasitas angkut akibat gangguan pada salah satu operator kapal, sehingga jumlah armada yang beroperasi tidak maksimal. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Kementerian Perhubungan telah meminta PT ASDP untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar perbaikan Dermaga Bulusan dapat segera diselesaikan.
“Harapan kita adalah perbaikan Dermaga Bulusan bisa segera dilakukan. Dengan begitu, tidak akan ada hambatan dalam penyeberangan baik saat Natal, Tahun Baru, maupun Lebaran,” pungkas Dudy. Upaya pemisahan layanan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kinerja transportasi di Indonesia, terutama menjelang perayaan besar yang biasanya meningkatkan arus lalu lintas penumpang secara signifikan.
