Batu, Maret.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait baru-baru ini melakukan tinjauan langsung terhadap calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Batu, Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sekaligus meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah, pada tahun 2026 ini, mengalokasikan 200 unit dalam program BSPS untuk Kota Batu. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target Pembangunan yang Jelas
Menteri Maruarar mengungkapkan bahwa pembangunan rumah melalui program BSPS di Kelurahan Temas dijadwalkan akan dimulai pada 10 Juli 2026 dan ditargetkan rampung pada 10 Oktober 2026. Dengan waktu yang sudah ditentukan, diharapkan bantuan ini dapat segera dirasakan masyarakat.
“Dengan adanya program ini, kami harap masyarakat dapat segera menempati hunian yang lebih layak. Terutama bagi mereka yang selama ini tinggal di kondisi rumah yang tidak memadai,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberikan sertifikat tanah secara gratis bagi masyarakat yang memenuhi syarat, untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pembangunan Transparan dan Tepat Sasaran
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program BSPS. Menurutnya, program ini berlangsung transparan, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat. Hashim berharap pembangunan rumah dapat diselesaikan tepat waktu sehingga masyarakat dapat segera menempati hunian yang lebih baik.
“Program bedah rumah ini merupakan bagian penting dari Program Tiga Juta Rumah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya transparan dan jujur ini patut dicontoh,” ungkapnya.
Cerita Nyata dari Calon Penerima
Dalam tinjauan tersebut, Maruarar dan Hashim juga mengunjungi salah satu calon penerima BSPS, Suharminingsih, yang tinggal bersama dua anggota keluarganya. Rumah mereka ditandai dengan kondisi yang tidak memadai, tidak memiliki fondasi, sloof, kolom, atau ring balok. Suharminingsih mengandalkan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan dari pekerjaan anaknya di usaha penjualan ayam potong.
“Kami berharap rumah ini bisa lebih layak dan perekonomian keluarga kami juga semakin baik. Terima kasih kepada Presiden Prabowo, selama 15 tahun tinggal di sini, baru kali ini kami mendapatkan bantuan seperti ini,” kata Suharminingsih dengan penuh harap.
Efisiensi Anggaran yang Menguntungkan
Selain peninjauan, Kementerian PKP juga melaksanakan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) untuk memenuhi kebutuhan material bagi 12 calon penerima BSPS di Kelurahan Temas. Dengan melibatkan empat toko bangunan, pemerintah berhasil mendapatkan efisiensi anggaran sebanyak Rp16,8 juta. Dana ini akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.
Direktur Kementerian PKP berharap bahwa dengan adanya mekanisme ini, pelaksanaan Program BSPS akan semakin transparan, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan program ini diharapkan dapat mengubah wajah perumahan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, menjadikan hunian tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya.
Program ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan infrastruktur perumahan. Diharapkan, dengan berbagai inisiatif seperti BSPS, masyarakat dapat merasakan langsung perubahan positif di lingkungan mereka.
