Jakarta, Maret.id — DPR RI dan pemerintah Indonesia sepakat untuk melaksanakan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Kesepakatan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada rapat koordinasi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Pembahasan Rencana Kerja yang Rinci
Dalam pertemuan tersebut, DPR dan pemerintah membahas secara mendalam mengenai rencana kerja serta aspek teknis pelaksanaan di lapangan. “Kami telah membahas Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan anggaranya telah disetujui oleh pemerintah,” jelas Sufmi Dasco Ahmad.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi fokus utama dalam memastikan bahwa teknis rencana kerja dapat berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penanganan bencana dilakukan dalam tiga tahapan, dimulai dari tahap tanggap darurat yang melibatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah yang bekerja di bawah komando Presiden.
Progres Pemulihan yang Memuaskan
Setelah tahap tanggap darurat, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pada tanggal 8 Januari lalu. Satgas ini bertugas untuk memperkuat koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat masa transisi pemulihan.
Tito Karnavian menilai bahwa progres penanganan bencana hingga saat ini berjalan cukup baik. “Listrik, BBM, internet umumnya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir akibat longsor,” ujar Tito, menambahkan bahwa upaya sinkronisasi sangat penting agar seluruh tahapan pemulihan dapat berlangsung sesuai target.
Harapan untuk Masyarakat Terdampak
Pemerintah dan DPR berharap bahwa dengan dimulainya fase eksekusi ini, masyarakat yang terdampak bencana bisa segera merasakan manfaat dari upaya pemulihan ini. Sufmi Dasco menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR dan pemerintah untuk memastikan efektivitas dalam pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Polda dan pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan komunikasi dan laporan berkala mengenai perkembangan masing-masing tahap pemulihan. Dengan demikian, seluruh aspek teknis dapat diperhatikan sehingga dampak positif dari rehabilitasi ini dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, tantangan investasi dan optimalisasi sumber daya juga menjadi agenda utama dalam menjamin keberlanjutan serta efektivitas pelaksanaan rencana induk yang telah disetujui. DPR dan pemerintah sepakat untuk terus memantau dan evaluasi demi keberhasilan program pemulihan ini.
Dengan adanya rencana induk ini, diharapkan pula dapat menciptakan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa mendatang, membawa harapan dan kemajuan bagi wilayah Sumatra pascabencana yang telah dilalui.
