Pemerintah Kebut Pembangunan Huntap Sumatra! Targetkan Timeline pada Awal Juni!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa target waktu untuk penyelesaian proyek ini adalah pada awal Juni 2026.
Pembangunan Hunian Tetap untuk Masyrakat Terdampak
Dalam rapat koordinasi dengan Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Maruarar menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi antar lembaga. Ini mencakup kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aparat penegak hukum, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan pengelolaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap pada tanggal 1 atau paling lambat 2 Juni, sudah ada timeline yang jelas agar pembangunan bisa segera berjalan,” ujarnya. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan, termasuk BUMN dan dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berlangsung dengan baik.
Rincian Proyek dan Pentingnya Koordinasi
Sekitar 2.603 unit hunian tetap sedang dalam proses pembangunan di tiga provinsi yang terkena dampak bencana. Sebagian dari unit-unit ini telah selesai dan diserahkan kepada masyarakat. Penyerahan lanjutan dijadwalkan untuk segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Kami juga akan membuka opsi kerja sama dengan pihak lain seperti Semen Indonesia dan Semen Padang untuk mendukung proyek ini,” lanjut Maruarar. Penting bagi pembangunan hunian ini untuk berada dalam jangkauan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan tempat kerja agar dapat dihuni oleh masyarakat.
Infrastruktur Dan Pembiayaan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga memberikan pemaparan mengenai progres pembangunan infrastruktur. “Ketersediaan listrik, bahan bakar minyak, dan jaringan internet secara umum sudah berjalan lancar, kecuali untuk daerah yang terisolasi akibat longsor,” ungkap Tito.
Sebagai langkah untuk mendukung pembiayaan, pemerintah juga mendorong skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi pengembang maupun masyarakat yang akan menempati hunian tersebut. Semua upaya ini dalam rangka memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak dan memastikan bahwa pembangunan ini dapat berdampak positif bagi kehidupan mereka.
