Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan penyiapan dana sebesar Rp60 Triliun untuk pemulihan wilayah Aceh dan Sumatera pasca bencana alam yang disebabkan oleh banjir bandang dan tanah longsor. Pengumuman ini disampaikan setelah Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, yang digelar di Gedung DPR/MPR RI pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Persiapan Anggaran untuk Pemulihan
Dalam pernyataannya, Purbaya mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran tersebut sudah dipastikan sejak awal tahun. “Yang keuangan cuma tanya, anggaran siap nggak? Saya bilang siap. Kan dari awal tahun, dari akhir tahun lalu kita sudah siapkan Rp 60 T,” tuturnya. Dana ini merupakan hasil dari efisiensi belanja kementerian atau lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Menteri Purbaya juga menekankan bahwa sisa dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih terencana. “Ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya. Jadi kita sih siap,” katanya.
Dukungan Sumber Daya dan Persyaratan Dokumen
Meskipun dana telah disiapkan, Purbaya mengakui bahwa terkadang kementerian atau lembaga terkait belum melengkapi dokumen yang diperlukan. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penyaluran dana. “Cuman kan kadang-kadang dokumen dari kementerian atau lembaga juga nggak lengkap. Jadi kita bilang, begitu itu siap, ya kita siap keluarkan secepatnya begitu dokumennya lengkap,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan strategi baru dari Kementerian Keuangan dalam menangani pengajuan anggaran. Direktorat Jenderal Anggaran kini diinstruksikan untuk secara aktif menindaklanjuti setiap pengajuan yang berhubungan dengan bencana. “Saya bilang ke Dirjen Anggaran sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap hari di-follow up,” jelasnya.
Pendekatan Proaktif dalam Penanganan Bencana
Sebagai bagian dari pendekatan ini, Menteri Purbaya menambahkan bahwa jika kementerian atau lembaga tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen, Kementerian Keuangan akan mengirimkan tim untuk membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan. “Nanti kalau mereka nggak bisa nyiapin, kita kirim orang ke sana untuk membantu menyiapkan,” sambungnya.
Dengan komitmen dan langkah-langkah proaktif ini, diharapkan pemulihan Aceh dan Sumatera dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Masyarakat yang terdampak bencana diharapkan dapat segera merasakan manfaat dari dana yang telah disiapkan oleh pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa ke depannya, koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya akan sangat diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat frekuensi bencana alam yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan faktor-faktor lain.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya membantu pemulihan infrastruktur, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat di Aceh dan Sumatera yang paling terdampak.
