Wakil Ketua DPRK Jhon Gobay Soroti Banyak Anak Putus Sekolah di Konflik Papua Tengah!
Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRK Provinsi Papua Tengah, Jhon Gobay, mendesak Komisi III DPR RI untuk menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU). Rapat tersebut diharapkan dapat menghadirkan Kapolri, Dankor Brimob, serta aparat keamanan lainnya untuk membahas solusi penanganan konflik yang berkepanjangan di Papua Tengah.
Jhon Gobay, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Provinsi Papua Tengah, menegaskan bahwa kehadiran daerah otonom baru (DOB) seharusnya menjadi langkah penting dalam percepatan pembangunan. Menurutnya, DOB harus memastikan terciptanya rasa aman bagi masyarakat, bukan malah meningkatkan tingkat kekerasan.
Dampak Konflik yang Berkepanjangan
Dalam keterangan yang disampaikannya di Kompleks Parlemen pada Senin, 25 Mei 2026, Gobay mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak yang ditimbulkan oleh konflik yang terjadi sejak 2019. Ia mencatat bahwa kekerasan yang terus berlanjut telah memicu pengungsian warga dan mengakibatkan banyak anak putus sekolah.
“Dampaknya anak-anak putus sekolah,” ujar Gobay. Ia menambahkan bahwa situasi tersebut memperburuk kehidupan para pengungsi, yang menghadapi tantangan besar karena bantuan dari pemerintah tidak selalu tersedia secara rutin.
Pentingnya Bantuan Rutin bagi Pengungsi
Gobay menjelaskan bahwa meskipun pemerintah sering memberikan bantuan, idealnya bantuan tersebut harus diberikan secara konsisten. “Kalau mereka tinggal di kampungnya, mereka pasti rutin dapat makanan,” jelasnya, merujuk pada kondisi secara keseluruhan yang jauh dari kata ideal bagi mereka yang terpaksa mengungsi akibat konflik.
Lebih lanjut, Gobay menyoroti bahwa konflik tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat sipil, tetapi juga melibatkan kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Ia menegaskan bahwa masyarakat sipil kerap menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi ini.
Stigma terhadap Masyarakat Sipil
Ironisnya, Gobay mencatat bahwa masyarakat seringkali mendapatkan stigma negatif, dianggap sebagai pihak yang terlibat dengan kelompok separatis. “Kadang masyarakat ini menjadi tempat para pihak men-judge mereka OPM. Padahal mereka masyarakat sipil,” tegasnya.
Pernyataan Jhon Gobay menggarisbawahi pentingnya perhatian lebih dari pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani masalah di Papua Tengah. Konflik yang berkepanjangan menuntut solusi yang komprehensif agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan damai dan sejahtera. Maka dari itu, Gobay meminta agar semua pihak bersatu dalam menciptakan solusi yang terbaik untuk kawasan tersebut, demi kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.
