Jakarta, Maret.id — Pemerintah Republik Indonesia, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), telah memulai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir serta tanah longsor di wilayah Sumatera. Proyek ambisius ini direncanakan akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2028, dengan total anggaran mencapai Rp100,166 triliun.
Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur
Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, seusai menggelar rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada tanggal 25 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, Dasco menyebutkan bahwa rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dukungan pendanaan dari pemerintah.
“Pembahasan kita juga mencakup sinkronisasi teknis antar kementerian dan lembaga sehingga pelaksanaan program pemulihan dapat segera berjalan di lapangan,” kata Dasco. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan koordinasi yang efektif di semua lini.
Penjelasan Menteri Dalam Negeri
Menanggapi anggaran yang dialokasikan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa dana tersebut menggunakan skema multi-years dan akan dibagi selama tiga tahun. Alokasi pertama adalah sebesar Rp38,9 triliun pada tahun 2026, diikuti dengan Rp32,9 triliun pada tahun 2027, dan Rp28,2 triliun pada tahun 2028.
Sektor infrastruktur menjadi fokus utama dalam program pemulihan ini. Dana terbesar dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, mencapai Rp69 triliun untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur. “Selain itu, kami juga mengalokasikan Rp7,4 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak,” jelasnya.
Pencairan Dana dan Langkah Selanjutnya
Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program ini dengan mencairkan dana tahap awal sebesar Rp38 triliun pada tahun ini. Tito Karnavian menegaskan bahwa pencairan tersebut akan dilakukan setelah kementerian dan lembaga terkait melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan infrastruktur yang rusak tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang terdampak oleh bencana. Pihak pemerintah berharap bahwa kontribusi semua pihak dan koordinasi yang baik dapat membawa hasil yang optimal dalam proyek pemulihan ini.
