SPPG Bakal Kena Suspend Mayor Jika Tak Layani Minimal 300 Penerima Manfaat 3B Per 2 Juni!
Jakarta, Maret.id — Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kewajiban baru untuk melayani minimal 300 orang penerima manfaat yang termasuk dalam kelompok 3B, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor 5 tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawas (Tauwas) Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 25 Mei 2026.
Panduan Pelayanan Gizi
Dalam surat edaran tersebut, Kedeputian Tauwas menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan cakupan pelayanan gizi yang lebih baik bagi kelompok 3B. Aturan ini diharapkan dapat menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan SPPG di seluruh wilayah Indonesia. “Surat Edaran ini kami keluarkan untuk menjamin cakupan pelayanan gizi bagi kelompok 3B, dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan SPPG di seluruh wilayah,” ujar Letnan Jenderal TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, Deputi Tauwas BGN.
Seiring dengan berlakunya aturan baru ini, pihak SPPG diwajibkan untuk memberikan laporan tentang capaian pelayanan kepada Direktorat Wilayah pada Deputi Tauwas secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengontrol dan memastikan setiap SPPG memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Saat ini, masih banyak dapur yang belum memenuhi jumlah minimal penerima manfaat.
Implikasi Sanksi Administratif
Surat Edaran ini juga membawa konsekuensi berupa sanksi administratif bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan. Saat kunjungan lapangan, Dadang mengungkapkan bahwa banyak SPPG yang hanya melayani kurang dari 100 penerima manfaat dari kelompok 3B. “Dengan adanya Surat Edaran ini, setiap SPPG kini wajib melayani minimal 300 orang penerima manfaat dari kalangan 3B,” tambahnya.
Jika pelanggaran terhadap kewajiban pelayanan ini tetap terjadi, sanksi tegas akan diterapkan kepada Kepala SPPG serta Mitra dan Yayasan yang mengelola SPPG. Kepala SPPG akan menerima sanksi tertulis berupa peringatan resmi yang akan dicatat dalam rekam kinerja mereka. Di sisi lain, Mitra dan Yayasan akan dikenakan sanksi suspend mayor, yang berarti tidak akan mendapatkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari hingga ketentuan diatasi.
Ketentuan anyar ini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi di Indonesia, terutama bagi kelompok 3B yang merupakan kelompok rentan. Pengawasan ketat dan laporan berkala diharapkan dapat memperbaiki angka partisipasi dan pemenuhan gizi yang selama ini masih menjadi tantangan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak dan ibu-ibu di Indonesia mendapatkan gizi yang memadai, sehingga dapat mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Dengan diterbitkannya Surat Edaran baru ini, diharapkan seluruh SPPG dapat melaksanakan kewajibannya dengan semestinya. Proses pemantauan dan evaluasi akan terus berlangsung demi mewujudkan pelayanan gizi yang optimal bagi seluruh penerima manfaat.
