Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat proses revitalisasi sekolah-sekolah yang terkena dampak bencana di wilayah Sumatra. Hingga tanggal 12 Mei 2026, sebanyak 3.084 sekolah telah mendapatkan bantuan revitalisasi sebagai bagian dari program pemulihan setelah bencana.
Fokus Pemulihan Pascabencana
Rapat koordinasi yang diadakan di DPR RI pada tanggal 25 Mei 2026 menegaskan perhatian serius pemerintah dan DPR RI terhadap situasi pascabencana di Sumatra. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepedulian dari Presiden Republik Indonesia dan lembaga legislatif. “Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam menangani bencana yang terjadi di Sumatra,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa total ada 4.992 sekolah yang terdampak bencana di Sumatra. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah berupaya keras dengan menyalurkan bantuan revitalisasi dan rehabilitasi hingga mencapai 3.084 sekolah.
Perencanaan Lanjutan
Tito menambahkan bahwa terdapat sekitar 1.000 sekolah lainnya yang masih membutuhkan bantuan, dan bukan berarti mereka akan diabaikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk merencanakan pembangunan lebih lanjut secara kolaboratif dengan pihak terkait.
Dalam upaya mendukung pemulihan sektor pendidikan, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp2 triliun. “Ada juga tambahan anggaran sekitar Rp1,8 triliun hingga Rp1,9 triliun untuk tahap berikutnya,” jelas Tito. Namun, selain sekolah, pemerintah juga menyadari ada infrastruktur lain seperti jembatan yang masih memerlukan perhatian untuk pemulihan.
Kondisi Sekolah dan Pengajaran
Meskipun ada tantangan, proses belajar mengajar di sebagian besar daerah terdampak tetap berlangsung. Beberapa sekolah masih menggunakan fasilitas sementara, terutama yang berada di kawasan rawan bencana. “Dari total 4.922 sekolah, ada sejumlah sekolah yang beroperasi dengan fasilitas tenda, terutama di daerah yang memang diharapkan untuk direlokasi,” tutur Tito.
Pemerintah kini sedang menyusun rencana untuk lokasi relokasi bagi sekolah-sekolah yang berada di zona berbahaya. Sementara itu, sekolah-sekolah lainnya beradaptasi dengan menjalankan kegiatan belajar di sekolah terdekat atau menggunakan ruang kelas darurat. Keberlanjutan pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah meskipun menghadapi berbagai tantangan pascabencana.
