Jakarta, Maret.id — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) semakin gencar mendorong penguatan sistem transportasi massal di kota-kota besar Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah mencapai angka fantastis, yaitu Rp300 triliun per tahun, serta dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan dan polusi di kawasan perkotaan.
Angka Subsidi BBM yang Mengkhawatirkan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan bahwa tingginya biaya transportasi saat ini sangat membebani masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang dapat menghabiskan hingga 30 persen dari total pendapatan rumah tangga mereka.
“Sektor transportasi menyerap sekitar 90 persen subsidi BBM, yang senilai Rp300 triliun setiap tahunnya,” ungkap Aan pada konferensi pers yang dilaksanakan pada 28 Mei 2026. Kondisi ini, lanjutnya, telah menimbulkan berbagai masalah seperti peningkatan kemacetan, polusi udara, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang dipicu oleh tingginya biaya mobilitas.
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah melalui Kemenhub telah mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama di Indonesia. Inisiatif ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Aan menjelaskan bahwa pengembangan transportasi massal tersebut memerlukan perencanaan yang terintegrasi, dukungan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. “Kami berharap pengembangan AUMP dapat mengurangi durasi perjalanan serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat dan memperkuat kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari penguatan ini, Kemenhub juga berkomitmen untuk mendukung digitalisasi layanan transportasi daerah. Ini termasuk adanya aplikasi Mitra Darat, sistem operasional buy the service (BTS), executive dashboard, serta aplikasi yang membantu dalam pengawasan standar pelayanan minimal operator bus.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Kemenhub juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam yang telah mengambil langkah positif dalam memperkuat layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam. Sejak tahun 2024, Batam telah menambah armada bus secara bertahap, dan pada tahun 2026, armada Trans Batam bertambah 19 unit sehingga totalnya mencapai 52 unit.
“Penerapan pembayaran non-tunai dan integrasi antarmoda Trans Batam termasuk konektivitas menuju Bandara Hang Nadim menjadi langkah signifikan yang harus diacungi jempol,” kata Aan. Penguatan transportasi publik seperti ini dianggap sangat penting untuk menekan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
Aan menegaskan, “Jika kita memiliki transportasi publik yang efisien, itu akan sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban ekonomi dari tingginya biaya transportasi dan kemacetan yang selama ini menjadi masalah.”
Dengan langkah-langkah ini, Kemenhub yakin penguatan transportasi massal dapat membantu masyarakat dalam mencapai mobilitas yang lebih baik dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, terutama di urbanisasi yang terus berkembang pesat saat ini.
