Jakarta, Maret.id — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan melaksanakan revitalisasi lebih dari 71.744 unit sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Target ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.
Revitalisasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa proyek revitalisasi ini diharapkan dapat menyerap sekitar 717.440 tenaga kerja lokal. Setiap proyek revitalisasi sekolah akan melibatkan minimal 10 pekerja, sehingga diharapkan dapat membawa manfaat pekerjaan bagi masyarakat setempat.
“Pada tahun 2026, kita mentargetkan revitalisasi 71.744 unit sekolah. Jika setiap sekolah melibatkan sepuluh pekerja, maka dapat diserap sebanyak 717.440 tenaga kerja,” jelas Abdul Mu’ti saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari, pada 28 Mei 2026.
Alokasi Anggaran dan Sistem Swakelola
Kemendikdasmen telah mengalokasikan dana sebesar Rp8,1 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari. Proyek pembangunan ini ditargetkan rampung dalam enam bulan dan dikerjakan dengan melibatkan masyarakat melalui sistem swakelola.
“Sistem swakelola diterapkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya mewujudkan gedung baru, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah,” tambahnya.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa semua program revitalisasi dan pembangunan unit sekolah baru berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat.
Dampak Ekonomi Local dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Program revitalisasi dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen sebelumnya, pada tahun 2025, sudah mampu menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja. Hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3ES) menunjukkan bahwa program ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perputaran ekonomi lokal.
Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa seluruh pembangunan akan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Tahun lalu semua program selesai sebelum waktu yang kami target,” tutup Abdul Mu’ti.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan dan perekonomian di daerah, serta memastikan bahwa setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.
