Wamendagri Ribka Ajak Papua Maksimalkan Peluang Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045!
Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk memanfaatkan program prioritas pemerintah sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Dalam konferensi yang diadakan di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Ribka menegaskan bahwa berbagai program strategis pemerintah harus disambut secara aktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Papua.
Dukungan Program Prioritas
Ia merujuk pada Program Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai inisiatif yang diberikan pemerintah. Ribka menandaskan pentingnya respons aktif dari semua pihak dalam menyukseskan program-program tersebut.
“Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput,” ujar Ribka saat sesi panel pada tanggal 29 Mei 2026. Dalam pemaparannya, Ribka mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif pada sektor pertanian dan perikanan lokal.
Tantangan Pembangunan di Papua
Ribka juga menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi Papua, terutama terkait dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Papua masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama,” tandasnya. Ia menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk menciptakan pelindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Penguatan Sinergi di Semua Unsur
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus berupaya untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola Otsus, termasuk dalam aspek regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Papua. Ia mengajak semua unsur daerah, termasuk Pemda, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas masyarakat, untuk bersinergi dalam pengawalan pembangunan Papua ke depan.
“Semua pihak harus bersatu dalam upaya memberikan yang terbaik bagi Papua,” tegas Ribka. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan tantangan pembangunan dapat diatasi, dan masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari program-program yang dicanangkan pemerintah.
Melanjutkan diskusi ini, Ribka menyatakan komitmennya untuk mendorong semua pihak agar terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program-program pemerintah yang ada. Ini adalah momentum untuk memperkuat kerjasama dan mengoptimalkan sumber daya yang ada demi pembangunan yang merata.
