Jakarta, Maret.id — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus berani memperjuangkan kebenaran demi kepentingan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada para praja di Jatinangor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Mei 2026.
Keberanian Moral untuk Perjuangan Rakyat
Dalam sambutannya, Djamari menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan keberanian moral di kalangan para birokrat. Ia menjelaskan, meskipun pejabat politik bisa berganti, birokrasi tetap harus berfungsi untuk kepentingan publik. “Keberanian untuk menyampaikan hal yang benar sangat penting,” ujar Djamari.
Sambutan Djamari juga menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meminta para praja untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Pesan ini mengisyaratkan bahwa peran mereka sangat dinantikan oleh bangsa dan negara.
Tantangan Global dan Pentingnya Pemuda
Djamari menyoroti kompleksitas tantangan global saat ini, termasuk perubahan geopolitik, ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik, serta ancaman ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara. “Perubahan geopolitik dunia memengaruhi seluruh aspek kehidupan.” Pemerintah berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
Lebih lanjut, Djamari mengingatkan tentang pentingnya memanfaatkan bonus demografi hingga tahun 2035. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci agar Indonesia terhindar dari perangkap pendapatan menengah. “Memperbaiki bangsa harus dimulai dari manusianya. Pendidikan adalah kuncinya,” tegas Djamari.
Korupsi dan Tanggung Jawab sebagai Pelayan Masyarakat
Djamari menekankan bahwa praktik korupsi dalam bentuk apapun merupakan pengkhianatan terhadap negara. Ia berharap praja IPDN dapat hadir sebagai pelayan masyarakat yang memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. “Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menyatakan bahwa IPDN memiliki peran strategis dalam mencetak aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Ia menyebut IPDN sebagai salah satu pilar penting dalam penguatan birokrasi. “Lulusan IPDN sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah karena disiplin dan kesiapan kerja yang tinggi,” ungkapnya.
Tito juga menegaskan komitmen untuk meniadakan praktik kekerasan dalam lingkungan pendidikan di IPDN. Ia berjanji untuk terus mengembangkan IPDN sebagai pusat pelatihan dan kajian kebijakan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Djamari Chaniago menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama serta penyematan pin Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen institusi dalam menghasilkan generasi muda yang siap berkontribusi pada pembangunan bangsa.
