Jakarta, Maret.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan alokasi sebanyak 8.973 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026. Anggaran yang disediakan untuk program ini mencapai Rp179,46 miliar guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki rumah tidak layak huni.
Peluncuran Program BSPS Se-Sulawesi
Peluncuran program BSPS berlangsung di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada Jumat, 29 Mei 2026. Menteri PKP Maruarar Sirait memimpin kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa alokasi BSPS untuk Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, alokasi BSPS di provinsi tersebut hanya mencapai 1.129 unit rumah.
Maruarar mengungkapkan harapan bahwa jumlah bantuan rumah akan terus berkembang di masa yang akan datang. “Kami berharap ke depan jumlah bantuan dapat terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini,” katanya.
Bantuan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Setiap penerima bantuan BSPS akan diberikan dana sebesar Rp20 juta untuk meningkatkan kualitas rumah mereka agar menjadi lebih layak huni. Program perbaikan rumah direncanakan akan dimulai pada bulan Juni dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Kementerian PKP berkomitmen untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program secara intensif bersama pemerintah daerah.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 7.238 unit BSPS akan dialokasikan untuk wilayah pesisir, 902 unit untuk daerah perdesaan, dan 833 unit untuk area perkotaan.
Alokasi Spesifik di Kota Kendari
Di Kota Kendari, pemerintah telah mengalokasikan 548 unit BSPS yang tersebar di 11 kecamatan. Kecamatan Puuwatu menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, dengan 73 unit, diikuti Kecamatan Kendari Barat dengan 63 unit, dan Kecamatan Kendari dengan 60 unit.
Menteri Maruarar juga memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang berperan dalam penyediaan data penerima bantuan. Menurutnya, data yang akurat sangat penting agar program bantuan perumahan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Kami berterima kasih kepada Kepala BPS dan seluruh jajaran karena data yang baik menjadi fondasi penting agar program bantuan perumahan berjalan efektif,” tuturnya.
Dengan alokasi BSPS yang signifikan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat Sulawesi Tenggara dan menjawab tantangan perumahan yang ada, terutama bagi kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memiliki rumah yang layak.
