Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) memastikan bahwa pengelolaan perusahaan tersebut akan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Minggu (31/5), Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam menjalankan perusahaan yang baru dibentuk ini.
Komitmen Pemerintah untuk Pengelolaan yang Baik
Dony Oskaria menjelaskan bahwa PT DSI akan menjadi pengekspor bagi beberapa komoditas utama Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy. “Perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, dan accountable. Ini menjadi patokan utama kami,” ujarnya. Dengan pengelolaan yang baik, dia berharap perusahaan ini tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat.
Dony juga menandaskan bahwa pemerintah serius dalam mengevaluasi setiap langkah yang diambil PT DSI. “Kami tidak mau niat baik menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk akan berjalan secara transparan, dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Persiapkan Sumber Daya Manusia dan Teknologi
Dalam tahap awal, PT DSI sedang mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi bagian dari pengelolaannya. Dony mengungkapkan bahwa Danantara sedang melakukan proses seleksi SDM secara ketat. “Insya Allah minggu depan akan ada beberapa nama yang diumumkan untuk menjadi bagian dari tim PT DSI,” ujarnya.
Selain SDM, perusahaan juga tengah menyiapkan sistem teknologi yang akan menunjang operasional PT DSI. Dony menegaskan bahwa teknologi yang akan digunakan harus dapat mengelola sumber daya alam Indonesia dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan Ekspor Melalui PT DSI
Untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam, pemerintah mengumumkan kebijakan yang mewajibkan semua kegiatan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy untuk dilakukan melalui PT DSI. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026 yang akan menjadi periode transisi selama tujuh bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa selama masa transisi, kegiatan ekspor akan berjalan seperti biasa. Namun, perusahaan ekspor diwajibkan untuk melaporkan aktivitas mereka melalui PT DSI. “Implementasi ini adalah langkah awal untuk memastikan seluruh kegiatan ekspor berlangsung dengan baik dan terintegrasi,” jelasnya.
Dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan PT DSI, diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perekonomian nasional, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pun diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi proses pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian dari kekayaan bangsa.
