Jakarta, Maret.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya sebatas ideologi dasar negara, tetapi juga merupakan fondasi moral untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pada acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung baru-baru ini, KPK menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pemberantasan Korupsi dan Pancasila
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa aroma pemberantasan korupsi sesungguhnya mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyatakan bahwa tindakan korupsi jelas bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. “Nilai ketuhanan mengajarkan kita tentang kejujuran, amanah, dan rasa tanggung jawab, di mana korupsi justru merupakan penyalahgunaan kepercayaan,” jelasnya dalam sebuah keterangan tertulis pada Senin, 1 Juni 2026.
Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya negara seyogianya diarahkan untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Penyalahgunaan anggaran, menurutnya, tak hanya merugikan negara, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.
Pentingnya Kepercayaan Publik
KPK juga memberikan penekanan serius pada perlunya menjaga kepercayaan publik, sebagaimana tertera dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Menurut Budi, tindakan korupsi bisa memicu ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. “Upaya pemberantasan korupsi juga menjadi sarana untuk menjaga persatuan dan kohesi bangsa,” tuturnya.
Dalam konteks ini, KPK menekankan bahwa kewenangan publik harus digunakan semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat, sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila keempat. Praktik korupsi dan konflik kepentingan dinilai sebagai pelanggaran yang merusak prinsip demokrasi dan pengabdian kepada masyarakat.
Komitmen Bersama untuk Melawan Korupsi
Sementara itu, sila kelima Pancasila juga dikaitkan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi. KPK menjabarkan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pencapaian pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Setiap rupiah yang dapat diselamatkan dari praktik korupsi, pada dasarnya adalah sumber daya yang dapat kembali digunakan untuk memenuhi hak-hak rakyat,” ungkap Budi.
KPK menyerukan agar peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya diperingati dengan kegiatan seremonial semata. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menanamkan nilai integritas di setiap aspek kehidupan. KPK mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia. Dalam pandangan KPK, Indonesia yang bebas dari korupsi adalah wujud nyata kesetiaan bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila.
