Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari angka-angka statistik, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di Gedung Pancasila, Jakarta pada Senin, 1 Juni 2026.
Pembangunan yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan nasional. Ia menyatakan, pertumbuhan ekonomi mesti dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. “Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Presiden juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, generasi muda yang sehat adalah fondasi kemajuan bangsa di masa depan. “Anak-anak kita yang paling lemah, paling miskin, dan paling tidak berdaya harus memperoleh gizi yang cukup,” lanjutnya.
Dukungan untuk Sektor Pertanian dan Ketenagakerjaan
Selain aspek gizi, Kepala Negara mengingatkan perlunya dukungan nyata bagi para petani, termasuk ketersediaan pupuk secara tepat waktu dan dengan harga yang terjangkau. Ia menambahkan bahwa sektor pertanian memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. “Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus diberdayakan,” tegas Presiden.
Di sektor ketenagakerjaan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penciptaan kesempatan kerja serta penghasilan yang layak bagi masyarakat. Ia berpendapat, perlindungan terhadap pekerja harus menjadi materi penting dalam agenda pembangunan nasional. “Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi dan dibantu,” ujarnya.
Presiden mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila harus berpihak kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan begitu, hasil pembangunan akan dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
