PENTING! Tahapan dan Tata Cara Ekspor SDA Satu Pintu yang Harus Diketahui Pengusaha!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia mengumumkan penerapan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui satu pintu yang akan dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini akan diberlakukan secara bertahap, dimulai pada 1 Juni 2026 hingga implementasi penuh di awal tahun 2027.
Penguatan Pengawasan Ekspor
Inisiatif ini merupakan respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan atas aktivitas ekspor. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mencegah praktik-praktik merugikan seperti underinvoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.
Pada tahap awal, kebijakan ini akan mencakup tiga komoditas utama, yaitu batu bara, kelapa sawit beserta produk turunannya, dan paduan besi (ferro-alloy). Para pelaku usaha yang terlibat dalam sektor-sektor tersebut diharapkan memahami tahapan dan tata cara yang ditetapkan.
Masa Transisi dan Pelaporan
Masa transisi akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Selama periode ini, eksportir masih diperbolehkan melanjutkan kegiatan ekspor seperti biasa, dengan dokumen seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen kepabeanan masih menggunakan nama perusahaan masing-masing.
Meskipun ekspor tetap dilakukan secara mandiri, perusahaan diwajibkan untuk memberikan laporan berkala kepada PT DSI. Kewajiban ini merupakan bagian dari proses integrasi menuju sistem ekspor satu pintu. Pemerintah berencana melakukan evaluasi selama tiga bulan pertama implementasi kebijakan ini, dan hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar penyesuaian pada tahap berikutnya.
Penerapan Skema Gabungan dan Implementasi Penuh
Selama tahap lanjutan masa transisi, pemerintah akan menerapkan skema “Perusahaan QQ BUMN Ekspor.” Melalui skema ini, dokumen dan transaksi ekspor mulai menggunakan format gabungan antara perusahaan dan DSI, untuk mempersiapkan perpindahan penuh ke sistem ekspor terpusat.
Mulai 1 Januari 2027, seluruh kegiatan ekspor komoditas SDA strategis tidak akan lagi dilakukan secara mandiri oleh perusahaan swasta. Seluruh proses ekspor akan dikelola oleh PT DSI sebagai BUMN ekspor, yang akan bertanggung jawab atas semua aspek ekspor, termasuk kontrak dagang, kepabeanan, pengangkutan, dan pembayaran.
Dokumen ekspor pada fase implementasi penuh akan menggunakan nama PT DSI. Perusahaan-perusahaan tidak akan lagi dapat mengajukan dokumen ekspor atas nama mereka sendiri.
Detail Komoditas dan Layanan Konsultasi
Komoditas yang termasuk pada tahap awal kebijakan ini terdiri dari berbagai jenis dalam sektor batu bara, seperti antrasit, batu bara bahan bakar, dan lignit. Di sektor kelapa sawit, komoditas yang dimaksud meliputi CPO, minyak goreng, minyak jelantah (UCO), dan POME Oil. Sementara itu, sektor paduan besi mencakup fero-nikel, fero-silikon-mangan, dan fero-titanium.
Pemerintah juga membuka kemungkinan penambahan komoditas strategis lainnya melalui rapat koordinasi antara kementerian terkait. Selama masa transisi ini, layanan konsultasi bagi pelaku usaha akan disediakan untuk memastikan mereka mendapatkan informasi yang diperlukan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui helpdesk PT DSI, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.
Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kontribusi negara terhadap perekonomian nasional.
