Jakarta, Maret.id — Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada dini hari Rabu, 3 Juni 2026. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 02.00 WIB dan berlangsung secara tertutup.
Situasi di Lokasi Penggeledahan
Sampai berita ini diturunkan, proses penggeledahan masih berlangsung. Di lokasi, terlihat petugas keamanan berjaga serta sejumlah jurnalis yang meliput acara tersebut. Pegawai BGN juga dilarang memasuki area kantor selama penggeledahan berlangsung. Di depan gedung BGN, tampak sejumlah karangan bunga ucapan selamat menyusul pergantian jajaran di lembaga tersebut.
Pencopotan Kepala BGN
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk mencopot Kepala BGN, Dadan Hindayana, dari jabatannya. Pengumuman pencopotan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Presiden juga telah menunjuk Nanik S. Deyang sebagai pengganti Dadan Hindayana. Selain itu, posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Catatan Presiden Terhadap Pengelolaan Program Gizi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik pencopotan tersebut. Selama 1,5 tahun terakhir, kata Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia. “Selama waktu tersebut, kami melakukan monitoring dan evaluasi, yang menghasilkan banyak catatan penting. Ini menjadi dasar pertimbangan bagi Presiden untuk melakukan pergantian,” ujarnya di Kantor Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo menambahkan bahwa beberapa catatan yang dimaksud mencakup masalah kedisiplinan dalam menjalankan Standar Operasi Prosedur (SOP), pengelolaan yang baik, serta kualitas makanan yang harus dijaga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BGN. Kejaksaan Agung kemungkinan bertindak terkait sejumlah temuan yang berkaitan dengan isu-isu ini.
Situasi di BGN dan keputusan terkait kepemimpinan di dalamnya menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan gizi masyarakat. Saat ini, penggeledahan di BGN menunjukkan bahwa proses hukum terus berjalan dan dapat berdampak pada berbagai kebijakan terkait gizi di Indonesia.
Para pengamat menilai perubahan di jajaran BGN dapat membawa harapan baru dalam perbaikan tata kelola dan pengelolaan program gizi di masa depan. Publik pun menantikan hasil dari penggeledahan ini serta langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak berwenang.
