Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya data yang akurat dalam mendukung pembangunan. Hal ini disampaikan dalam sebuah acara silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Yogyakarta pada Kamis, 4 Juni 2026.
Pentingnya Data Akurat dalam Kebijakan Pembangunan
Amalia menjelaskan bahwa data berkualitas sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ia menghargai upaya para kepala daerah yang telah mendukung kegiatan statistik nasional, menjadikan komunikasi yang baik sebagai kunci untuk memastikan ketersediaan data yang akurat.
“Wilayah Jawa-Bali merupakan rumah bagi sekitar 162,87 juta penduduk, setara dengan 57,22 persen dari total populasi Indonesia,” ungkap Amalia. Besarnya populasi di wilayah ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam konteks pembangunan.
Bonus Demografi dan Tantangannya
Amalia mengingatkan bahwa bonus demografi tidak akan memberikan manfaat otomatis jika tidak dikelola dengan baik. “Kita harus memastikan bahwa bonus demografi dapat memberikan keuntungan bagi negara dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.
Dengan demikian, BPS terus mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat menjadi dasar bagi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan sehingga dapat menangkap potensi yang ada dalam masyarakat.
Stabilitas Politik dan Keamanan sebagai Syarat Pembangunan
Dalam acara yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan di daerah merupakan syarat utama suksesnya pembangunan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kawasan Jawa-Bali memiliki peran strategis bagi bangsa, dengan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar.
“Forkopimda harus diaktifkan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sinergi antar lembaga sangat penting untuk mencegah berbagai potensi gangguan,” imbuh Tito. Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa daerah yang dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dalam pembangunan.
Ia mendorong agar Forkopimda yang solid dapat berfungsi untuk mendeteksi potensi konflik secara cepat dan melakukan pengawasan yang lebih baik. Selain itu, upaya pencegahan korupsi juga harus diperkuat.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meminta daerah untuk menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama serta meningkatkan keaktifan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Mendorong kolaborasi antar daerah dan meningkatkan dukungan dari pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan.
Menteri Dalam Negeri pun memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas perannya dalam mewujudkan kegiatan Forkopimda ini. Dukungan daerah sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan program-program yang dicanangkan.
Dengan data yang akurat dan dukungan dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
