Jakarta, Maret.id — Pembinaan hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Dukungan Hukum Babinkum dan HAM TNI, Kolonel Laut Hukum Totok Sumarsono, dalam sebuah wawancara di Jakarta pada 5 Juni 2026.
Pentingnya Pembinaan Hukum bagi Prajurit TNI
Pembinaan hukum di TNI dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan, termasuk forum diskusi, bimbingan teknis, dan latihan praktik hukum. Menurut Totok, pemahaman hukum yang kuat sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas negara yang semakin kompleks. “Kami secara periodik mengadakan pembinaan teknis dan forum diskusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme personel hukum TNI,” jelasnya.
Selain itu, Totok menekankan pentingnya pembaruan pengetahuan hukum guna mengikuti perkembangan regulasi nasional. Babinkum dan HAM TNI berupaya menghadirkan pakar hukum dalam setiap kegiatan agar personel dapat memperluas wawasan dan kemampuan mereka. “Kami mengundang pakar hukum agar personel selalu memperbarui pengetahuan. Mereka harus siap menghadapi permasalahan di lapangan,” tambahnya.
Menumbuhkan Respons Cepat dan Profesionalisme
Tidak hanya pemahaman terhadap regulasi, tetapi prajurit hukum juga harus memiliki kemampuan respons yang cepat. Kemampuan ini diperlukan saat mereka memberikan pendapat hukum kepada pimpinan. Totok menegaskan bahwa profesionalisme harus selalu berjalan seiring dengan integritas, yang menjadi bekal penting dalam menjaga kualitas penegakan hukum di lingkungan TNI.
“Perwira hukum harus profesional, responsif, dan tangguh. Ketiga unsur itu saling melengkapi dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya. Dengan cara ini, TNI berharap bahwa kualitas penegakan hukum dapat meningkat, dan prajurit senantiasa siap menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.
Strategi TNI Menghadapi Tantangan Hukum yang Berkembang
Dalam menghadapi perubahan dinamika hukum dan teknologi yang cepat, TNI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas personel hukum di lingkungan mereka. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teori, tetapi juga praktik lapangan yang nyata, sehingga prajurit dapat merespons setiap situasi hukum secara tepat.
Melalui seluruh program dan pembinaan yang dilaksanakan, TNI berharap agar para prajuritnya dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dengan tantangan yang terus berubah, adopsi pengetahuan hukum yang aktif dan dinamis menjadi hal yang sangat esensial. TNI berkomitmen untuk terus mengedukasi dan membekali prajuritnya agar dapat menjalankan tugas yang mulia ini dengan penuh tanggung jawab.
