Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan terhadap tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) yang berasal dari Jawa Tengah. Dalam pernyataan tersebut, BEMSI meminta agar pemerintah membenahi kondisi perekonomian nasional dalam jangka waktu 18 hari.
Tanggapan Mensesneg Prasetyo Hadi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menghargai tuntutan yang disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Menurutnya, tuntutan tersebut menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang ada.
“Pemerintah saat ini terus bekerja keras mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Kondisi ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh dinamika global yang menjadikan penyelesaiannya tidak sederhana,” jelas Prasetyo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
Upaya Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi antarinstansi dan menyusun kebijakan yang saling mendukung untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. “Kami betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian. Tentu saja, ini tidak mudah dan dipengaruhi oleh banyak faktor,” tambahnya.
Sehubungan dengan tuntutan untuk perbaikan ekonomi dalam waktu 18 hari, Prasetyo menilai bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Namun, ia mengakui bahwa semangat mahasiswa yang mendesak peningkatan ekonomi sejalan dengan upaya pemerintah.
Keprihatinan Mahasiswa Terhadap Ekonomi Nasional
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang mereka anggap memberi tekanan besar terhadap perekonomian nasional. Mereka juga meminta evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang.
Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menegaskan perlunya masyarakat memahami pembagian kewenangan dalam pengelolaan ekonomi nasional. “Pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai kebijakan yang diambil,” ujarnya.
Yusfan menekankan bahwa penjelasan yang terbuka akan mencegah munculnya kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.
