Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada delapan Duta Besar (Dubes) negara sahabat setelah terlambat menerima Surat Kepercayaan (Letter of Credence) dari mereka. Permohonan maaf ini disampaikan langsung dalam sebuah acara di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Keterlambatan Disebabkan oleh Jadwal Padat
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut bukanlah suatu niat dari Presiden untuk menunda penyerahan surat kepercayaan. Menurutnya, kesibukan yang luar biasa dari Presiden Prabowo sebagai kepala negara menjadi alasan utama di balik terlambatnya proses tersebut.
“Presiden sudah menyampaikan permohonan maaf kepada semua Dubes. Ini murni disebabkan jadwal yang sangat padat dan situasi mendesak yang sedang dihadapi,” ucap Anis Matta saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Senin, 8 Juni 2026.
Respons Positif dari Para Duta Besar
Anis juga menambahkan bahwa para Duta Besar tersebut dapat memahami kesibukan yang dialami Presiden Prabowo, terutama mengingat kondisi global yang tidak menentu, termasuk konflik yang terjadi di Timur Tengah. Hal ini menambah konteks mengapa penyerahan surat kepercayaan tidak berlangsung lebih cepat.
“Respon para Duta Besar sangat baik, mereka mengerti situasi ini. Semua bisa memahami betapa pentingnya situasi global saat ini,” imbuh Anis Matta dengan nada optimis.
Daftar Negara yang Mengirimkan Duta Besar
Di antara delapan Duta Besar yang menerima Surat Kepercayaan tersebut, terdapat perwakilan dari berbagai negara, termasuk Filipina, Sri Lanka, Ceko, dan Yunani. Selain itu, Palestina, Lebanon, Korea Selatan, Saint Lucia, serta negara-negara Karibia juga termasuk dalam daftar tersebut.
Ketiga poin di atas mencerminkan situasi diplomatik yang mencerminkan hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat, meskipun mengalami sedikit keterlambatan dalam proses formalitas.
Kesigapan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani hal ini dan permohonan maafnya telah menunjukkan komitmennya terhadap kerjasama internasional dan penghargaan terhadap para Duta Besar. Keterbatasan waktu yang dialami oleh kepala negara diakui sebagai tantangan dalam menjaga jalur komunikasi yang efektif antar negara.
