Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa instansinya sedang merancang skema pendanaan non-APBN untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah yang dianggap terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Inisiatif tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi alokasi anggaran tanpa mengurangi target layanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Strategi Pendanaan Berbasis Kerjasama
Dalam wawancara dengan wartawan pada Senin, 8 Juni 2026, Nanik menyebutkan bahwa pendekatan baru ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Kami akan berusaha untuk tidak menggunakan APBN. Mencoba ya,” tegasnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, BGN berencana untuk melibatkan peran serta perusahaan swasta dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T.
Nanik menambahkan bahwa pembiayaan bisa berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BUMN, hibah luar negeri, atau dari perusahaan besar yang berinvestasi di daerah tersebut. “Masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ tidak mau? Kan tidak mahal juga,” ujarnya sambil menunjukkan optimisme akan keterlibatan sektor swasta dalam program ini.
Pemfokusan Layanan Gizi pada Daerah Tertinggal
Selanjutnya, Nanik menjelaskan bahwa BGN tidak lagi memprioritaskan kuantitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan mengalihkan alokasi ke sekolah-sekolah yang terletak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian. “Perubahan ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola yang lebih baik,” ungkapnya.
Dia menggarisbawahi bahwa tahun 2026 adalah momentum perbaikan kualitas layanan. “Kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan berfokus pada kualitas,” ujarnya. Hal ini menandakan pergeseran paradigma dalam pelaksanaan program gizi nasional.
Meningkatkan Kualitas Layanan Gizi
Nanik melanjutkan bahwa BGN tidak akan lagi memfokuskan diri pada angka 82 juta penerima manfaat, tetapi akan memastikan setiap dapur server gizi di daerah tersebut memberikan makanan yang sehat dan bergizi. “Dari situ kami berharap bisa memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi masyarakat, khususnya di daerah 3T,” jelasnya dalam konferensi pers perdana di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada 4 Juni 2026.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BGN dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan masalah gizi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi. Nanik S. Deyang bersikukuh bahwa upaya ini adalah bagian dari komitmen BGN untuk menghadirkan gizi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
