Jakarta, Maret.id — Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera melengkapi syarat pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Permintaan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026, di Kantor Kementerian Sosial.
Pentingnya Pembangunan Sekolah Rakyat
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menerangkan bahwa terdapat beberapa catatan terkait pembangunan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah berkaitan dengan kesiapan lahan dan bangunan yang sudah ada di lokasi usulan. “Masih ada beberapa catatan yang perlu diselesaikan. Salah satunya terkait bangunan existing di lokasi usulan,” ujar Agus Jabo.
Salah satu langkah penting sebelum melanjutkan proses pembangunan adalah membongkar bangunan lama yang ada saat ini. Selain itu, dokumen kesiapan lahan juga harus disediakan oleh pemerintah daerah. Menyusul hal tersebut, Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat telah menyatakan bahwa proses penilaian lokasi usulan akan dilakukan kembali setelah semua syarat tersebut terpenuhi.
Rencana Penambahan Luas Lahan
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. Salah satu aksi yang direncanakan adalah penambahan luas lahan dari sebelumnya lima hektare menjadi delapan hektare. “Setelah dua hal itu selesai, lokasi akan kembali diasesmen. Penilaian dilakukan bersama Sekber dan Kementerian PU,” ungkap Bupati.
Agus Jabo optimis bahwa dengan kelengkapan syarat, proses pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Utara dapat segera dilaksanakan. “Mudah-mudahan Aceh Utara segera menyelesaikan catatan yang ada, sehingga proses berikutnya dapat berjalan,” harapnya.
Program Rehabilitasi Pascabencana
Selain membahas Sekolah Rakyat, pertemuan juga membahas langkah-langkah rehabilitasi yang diambil setelah terjadinya bencana alam di daerah tersebut. Pemerintah tengah meningkatkan kuota bantuan bagi masyarakat yang terdampak, yang mencakup jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan bantuan stimulus sosial ekonomi.
“Untuk tahap sekarang, kami sedang menambah kuota penerima bantuan. Termasuk jaminan hidup dan stimulus sosial ekonomi,” tegas Agus Jabo. Proses penganggaran untuk program-program tersebut telah dimulai, dan usulan program bantuan telah diajukan.
Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Masriani Mansyur, menambahkan bahwa data usulan terkait penerima bantuan telah diterima dan akan menjadi bahan diskusi dalam rapat satuan tugas. “Kami berharap masyarakat dapat bersabar menunggu proses yang sedang berlangsung,” ungkap Agus Jabo, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga.
Dengan berbagai langkah proaktif yang diambil, diharapkan bahwa semua program dukungan dapat segera diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Utara, terutama dalam pembangunan pendidikan dan pemulihan dari bencana.
