YLKI Desak Kepala BGN Baru Wujudkan Nol Kasus Keracunan Makanan dalam 100 Hari!
Jakarta, Maret.id — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengajukan tujuh tuntutan penting kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang. Salah satu tuntutan utama adalah menetapkan target nihil kasus keracunan makanan dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
Momentum Perubahan untuk Program Makan Bergizi
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menekankan bahwa pergantian pucuk pimpinan BGN seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permasalahan serius, seperti kasus keracunan massal dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), harus segera diatasi.
Selama pertemuan dengan media pada Selasa, 9 Juni 2026, Emiliana menekankan bahwa 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa BGN dapat berubah menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar keselamatan dan kepentingan konsumen, khususnya anak-anak, menjadi prioritas utama.
Anggaran Besar, Tantangan Besar
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk program MBG pada tahun 2026 melalui BGN. YLKI menegaskan pentingnya membuka SPPG berdasarkan kebutuhan objektif serta mempertimbangkan peta kerawanan gizi dan kesiapan infrastruktur.
YLKI juga mengingatkan agar penentuan lokasi dan pengelola program tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Penetapan target nol kasus keracunan dalam 100 hari pertama kerja Diminta untuk mencegah terulangnya insiden keracunan yang belakangan sudah merenggut nyawa ribuan anak penerima manfaat.
Pengawasan dan Transparansi yang Diperlukan
YLKI menunjukkan bahwa angka keracunan yang tinggi merupakan sinyal peringatan bahwa sistem keamanan pangan dalam program MBG masih membutuhkan banyak perbaikan. Untuk melewati tantangan ini, BGN diminta untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan standar keamanan pangan, serta melakukan audit berkala terhadap dapur MBG.
Transparansi dalam pengelolaan menjadi hal yang sangat penting. YLKI menyerukan agar BGN membuka informasi terkait pengelola SPPG, pemilik yayasan, serta prosedur penunjukan mereka kepada publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program yang menyentuh aspek penting gizi anak-anak Indonesia.
Dengan berbagai tuntutan yang diajukan, YLKI berharap bahwa BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang dapat benar-benar bertransformasi menjadi lembaga yang mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat terkait gizi dan kesehatan anak.
