Kemendagri Desak Desain Besar Penataan Daerah Hadapi Tantangan Otonomi Daerah!
Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya memahami tata kelola otonomi daerah di Indonesia yang kini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan pada acara peluncuran buku bertajuk “Desentralisasi, Demokrasi, dan Politik Lokal di Indonesia” yang berlangsung di Kantor Populi Center, Jakarta Selatan, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Tantangan Tata Kelola Otonomi Daerah
Bima Arya menjelaskan bahwa tata kelola otonomi tidak bisa dipandang hanya dari sudut pandang desentralisasi maupun resentralisasi. “Otonomi daerah harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dan kompleks,” ujarnya. Ia menggarisbawahi bahwa aspek-aspek yang terkait sangat beragam, termasuk desain kelembagaan, kualitas kepemimpinan daerah, kapasitas fiskal, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Dalam konteks ini, Bima menekankan perlunya pendekatan menyeluruh yang berbasis pada kebutuhan riil di lapangan. Mengingat situasi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempercepat penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), yang diharapkan dapat menyokong kebijakan sistem otonomi daerah yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Penyelesaian Desartada ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2026.
Kondisi Kapasitas Fiskal Daerah
Bima juga mengungkapkan hasil evaluasi Kemendagri yang menunjukkan bahwa banyak daerah, termasuk yang baru dimekarkan, masih tergolong dalam kapasitas fiskal sedang hingga rendah. Hal tersebut mencerminkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. “Kemandirian daerah masih menjadi tantangan yang harus kita selesaikan bersama,” jelasnya.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa masih banyak daerah yang berhasil menunjukkan kinerja positif berkat inovasi serta kepemimpinan yang handal. Sebagai contoh, Kota Jambi telah berhasil memobilisasi sumber pendanaan di luar APBD mencapai lebih dari Rp1,96 triliun untuk mendukung program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah
Bima menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besaran anggaran yang ada. Kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya dan membangun kolaborasi lintas sektor menjadi aspek krusial dalam mencapai keberhasilan tersebut. “Ada daerah-daerah yang justru membaik meski dana transfer mengalami penyesuaian, karena kepala daerahnya mampu mengawal program prioritas,” tuturnya.
Dengan meningkatnya kompleksitas dalam tata kelola otonomi daerah, Bima Arya optimis bahwa langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kemendagri akan membawa perubahan signifikan. Hal ini diharapkan dapat menguatkan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
