Purbaya Tegaskan Pertamax Bukan BBM Angkutan Barang, Tidak Pengaruhi Inflasi Signifikan!
Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax. Menurutnya, kenaikan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi, mengingat Pertamax tidak digunakan untuk angkutan barang.
Dalam pernyataannya di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 10 Juni 2026, Purbaya menyatakan bahwa Pertamax lebih bersifat terbatas penggunaannya, sehingga dampaknya terhadap perekonomian tidak terlalu besar.
Kenaikan Harga Pertamax
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Pertamax bukanlah bahan bakar yang umum digunakan untuk angkutan umum ataupun pengangkutan barang. Hal ini menjadi alasan mengapa ia meyakini bahwa harga tersebut tidak akan mengakibatkan lonjakan inflasi yang signifikan.
“Sebenarnya bukan untuk angkutan umum, sehingga pengaruhnya terhadap inflasi bisa diabaikan,” tambahnya. Purbaya juga memberikan saran apabila ada pertanyaan mengenai potensi alih konsumsi masyarakat dari Pertamax ke BBM bersubsidi seperti Pertalite, agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Respons DPR Terhadap Kenaikan BBM
Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, sebagaimana disampaikan dalam rapat yang sama, mengakui bahwa penyesuaian harga BBM sering kali berpotensi menambah laju inflasi. “Pasti kalau kenaikan BBM biasanya akan diikuti dengan kenaikan inflasi,” ungkap Misbakhun. Namun, ia menyatakan bahwa angka pasti dari inflasi yang akan meningkat akibat kenaikan harga Pertamax masih belum dapat diprediksi.
Misbakhun menjelaskan bahwa Pertamax terutama digunakan oleh kalangan tertentu dan bukan oleh industri dalam jumlah banyak. “BBM industri adalah yang biasanya memberikan tekanan paling berat terhadap inflasi, bukan Pertamax,” pungkasnya.
Pengawasan dan Pengendalian Distribusi BBM
Sementara itu, Purbaya juga menyebut perlunya adanya metode pengendalian distribusi yang lebih baik dalam menghadapi potensi peralihan masyarakat ke BBM subsidi setelah kenaikan harga Pertamax. “Kami perlu mendiskusikan lebih lanjut soal mekanisme ini dengan Pak Bahlil,” ujarnya.
Situasi ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan dengan baik tanpa menyebabkan masalah bagi pengguna. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru beralih ke jenis BBM lainnya yang lebih terjangkau, demi stabilitas perekonomian nasional.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau keadaan dan menyusun langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dan menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, terutama pasca kenaikan harga BBM.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, pemerintah berkomitmen untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang tepat judul dan sasaran.
