AHY Tegaskan Tak Usulkan Dua Kolonel untuk Dapur MBG Terkait Kasus Sony Sonjaya!
Jakarta, Maret.id — Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan tegas membantah keterkaitan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyangkalan ini muncul setelah beredarnya informasi di media sosial yang menyebut adanya dua kolonel yang diusulkan oleh AHY dalam skandal tersebut.
Partai Demokrat Tegaskan Kemandirian
Puji kinerja Kejaksaan Agung yang tengah menyelidiki kasus ini, AHY menegaskan bahwa dia tidak mengenal salah satu tersangka, Sony Sonjaya. “AHY tidak pernah berurusan dengan Sony Sonjaya dalam konteks apapun, termasuk urusan program SPPG atau BGN,” kata Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.
Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 10 Juni 2026, menanggapi tuduhan yang berkembang di masyarakat. Herzaky menegaskan bahwa tidak ada dasar yang jelas untuk mengaitkan AHY dengan Sony dalam konteks penyelidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung.
Klarifikasi Terkait Tuduhan di Media Sosial
Herzaky juga merespon narasi yang menyebut “dua kolonel usulan AHY” sebagai tuduhan yang sepihak dan tidak didukung oleh fakta. Dia menekankan bahwa dalam berita yang beredar tidak dijelaskan identitas kedua kolonel yang dimaksud, sehingga pengaitannya dengan AHY dinilai tidak valid.
“Dalam konteks ini, tuduhan bahwa AHY terkait dengan kasus tersebut bisa disebut sebagai fitnah. Kami menegaskan bahwa pengaitannya tidak memiliki dasar fakta apapun,” imbuh Herzaky. Selanjutnya, dia menekankan pentingnya menjaga integritas berita dan memastikan keterbukaan informasi dalam setiap laporan yang disampaikan kepada publik.
Partai Demokrat Serukan Profesionalisme di Media
Herzaky juga menghormati kebebasan pers, tetapi meminta agar jurnalis melakukan kerja profesional dengan menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. “Kami mendukung kerja jurnalistik yang profesional, sekaligus berharap publik dapat bijak dalam menyikapi berita yang beredar,” ungkapnya.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya bagi publik untuk memiliki akses informasi yang jelas dan terpercaya, terutama ketika menyangkut isu-isu sensitif seperti korupsi. Partai Demokrat berharap setiap laporan yang berkaitan dengan partai ini dapat disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pernyataan ini, Partai Demokrat berupaya untuk menjaga nama baik organisasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi. Penegasan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memerangi penyebaran berita bohong yang dapat merugikan.
Sebagai penutup, langkah-langkah transparansi dan komunikasi yang efektif akan terus dilakukan oleh Partai Demokrat untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Diharapkan ke depannya, publik dapat semakin kritis dalam menilai berita yang beredar, serta mendukung tindakan preventif terhadap isu-isu yang berpotensi merusak reputasi publik.
