KPK PERLUAS PROGRAM JNBA ke INDONESIA TIMUR: WAKTU UNTUK MEMBERDAYAKAN PELAJAR dan KOMUNITAS LOKAL!
Jakarta, Maret.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan perluasan program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) ke wilayah Indonesia Timur yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program ini akan difokuskan di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tujuan meningkatkan pendidikan antikorupsi di kalangan masyarakat.
Program JNBA Menjangkau Berbagai Kalangan
Kepala Satuan Tugas Kampanye Antikorupsi KPK RI, Medio Venda, menjelaskan bahwa perluasan pelaksanaan program ini bertujuan agar pendidikan antikorupsi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil yang selama ini kurang terjangkau. “Selama ini, kegiatan JNBA masih terpusat di wilayah Indonesia bagian barat, sehingga perluasan ini sangat penting agar semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga komunitas lokal, bisa mendapatkan akses edukasi yang memadai,” jelasnya.
Medio menyampaikan bahwa JNBA merupakan bagian dari strategi KPK dalam memberantas korupsi melalui pendidikan. Dia menekankan pentingnya menyisipkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat agar mereka berani menolak segala bentuk perilaku koruptif.
Sebanyak 73 Kabupaten dan Kota Terjangkau
Sejak diluncurkan pada tahun 2018, program JNBA telah menjangkau lebih dari 73 kabupaten dan kota di 14 provinsi. Pada tahun ini, program tersebut akan dilaksanakan di Kota Mataram, NTB, serta beberapa daerah di NTT seperti Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya.
Tahun ini juga akan ada inovasi baru berupa program KPK Mengajar, yang merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendatangi sekolah-sekolah di wilayah terpencil. “Inisiatif ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, terutama di daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” ungkapnya.
Konsep Baru untuk Menyampaikan Pesan Antikorupsi
Selain menghadirkan program KPK Mengajar, KPK juga mengusung konsep baru berupa kawasan terpadu yang mengadopsi suasana pasar malam. Dalam konsep tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan edukatif serta mengakses layanan publik dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Medio menekankan bahwa pendekatan yang lebih inklusif diharapkan mampu mendorong tumbuhnya budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat. “Dengan cara yang lebih dekat dan mudah diterima, diharapkan pesan antikorupsi dapat tersampaikan dengan lebih efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Nusa Tenggara Timur, Florida Taty Satyawati, menyambut positif pelaksanaan JNBA di NTT. Menurutnya, program ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal peran KPK dan menghapus stigma negatif yang mungkin selama ini melekat pada lembaga tersebut.
“Selama ini ada anggapan bahwa KPK adalah sebuah momok. Namun, setelah berinteraksi langsung, banyak pengetahuan yang bisa dipelajari tentang edukasi dan pencegahan korupsi,” kata Taty.
Ia berharap pelaksanaan JNBA dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya integritas dan mendorong budaya antikorupsi lebih kuat di masyarakat. Dengan kehadiran program ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan menjalin kerjasama yang lebih baik dengan lembaga penegak hukum.
