Jakarta, Maret.id — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Indonesia memprioritaskan Pulau Sumatra sebagai fokus utama dalam program konservasi hutan melalui proyek LEVERAGE. Proyek ini didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan nilai pendanaan mencapai US$14,4 juta atau sekitar Rp236 miliar.
Penyebab Prioritas Sumatra
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa alasan di balik pemilihan Sumatra adalah karena wilayah tersebut memiliki nilai konservasi yang tinggi, namun sekaligus menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang besar. Menurut Dwi, “Kita mengembangkan tiga hal, yaitu peta kerawanan, peta gangguan, dan peta penanganan. Ini sangat penting dalam tata kelola kehutanan.”
Dwi juga menambahkan bahwa fokus pemilihan Sumatra tidak hanya berlandaskan nilai konservasinya, tetapi juga karena tingginya kasus gangguan pada kawasan hutan dan satwa liar yang dilindungi. “Banyak kejadian yang terjadi di Sumatra menjadi perhatian kita,” ungkapnya.
Program Konservasi Berbasis Data
Proyek LEVERAGE akan berlangsung selama enam tahun dan akan meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum berbasis data terkait hutan. Kementerian Kehutanan berencana untuk mengevaluasi pola penanganan kasus perburuan dan kejahatan terhadap satwa dilindungi, mengingat modus operandi para pelaku terus berkembang.
Sebagai contoh, evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan yang efektif dan responsif terhadap ancaman terhadap keanekaragaman hayati. “Kita harus menganalisis pola yang ada untuk menemukan solusi yang tepat,” tambah Dwi.
Penerapan Model Perlindungan
Meski Sumatra menjadi fokus utama, pemerintah menegaskan bahwa hasil dari proyek ini akan direplikasi ke wilayah lain di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan model perlindungan yang dikembangkan dapat menjadi acuan untuk negara secara keseluruhan.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, turut menegaskan pentingnya proyek ini dalam menjaga hutan dan melindungi keanekaragaman hayati. Ia mengingatkan bahwa perdagangan satwa liar kerap melibatkan jaringan lintas daerah, bahkan lintas negara. “Proyek ini sejalan dengan agenda pembangunan kehutanan nasional yang fokus pada perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Rohmat juga menekankan bahwa proyek LEVERAGE sangat relevan dengan target Indonesia untuk mencapai FOLU Net Sink 2030. Target ini bukan hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga menekan laju deforestasi, memperkuat pengelolaan hutan lestari, dan memulihkan ekosistem.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengubah perilaku terhadap satwa liar dan mengurangi permintaan terhadap satwa liar ilegal,” tutup Rohmat. Proyek ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sustainable development goals (SDGs), terutama terkait dengan ekosistem daratan, aksi iklim, dan penegakan hukum yang kuat.
