Pemerintah Tegaskan Kebijakan WFH Jaga Kinerja ASN dan Kualitas Pelayanan Publik Tetap Optimal!
Jakarta, Maret.id — Kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3/2026 tidak berdampak negatif terhadap kinerja serta kualitas pelayanan publik.
Menurut data terbaru yang dirilis oleh Kementerian PANRB pada 26 Mei 2026, 95 persen layanan publik di seluruh Indonesia tetap mempertahankan stabilitas operasionalnya selama masa WFH. Data tersebut diperoleh dari laporan 143 instansi pemerintah yang terdiri dari 15 kementerian, 20 lembaga pemerintah pusat, dan 108 pemerintah daerah.
Kinerja Publik Stabil Selama WFH
“Selama pelaksanaan WFH, layanan publik secara nasional tetap stabil. Hal ini terlihat dari pengguna layanan yang tetap atau bahkan meningkat sebesar 81 persen di 116 instansi, dan kepuasan masyarakat juga tetap atau meningkat pada level yang sama,” ungkap Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6).
Terkait dengan pengaduan masyarakat, sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) serta saluran pengaduan lainnya tetap berfungsi dengan baik. Tidak ada laporan peningkatan keluhan atau penurunan kualitas layanan dari instansi pemerintah pusat selama WFH.
Peningkatan Efisiensi Kerja ASN
Qodari menekankan bahwa substansi dari kebijakan WFH bukan hanya sekadar pengaturan lokasi tempat kerja. Kebijakan ini mendorong perubahan cara kerja birokrasi yang lebih produktif, fleksibel, dan fokus pada hasil.
“Fleksibilitas kerja tetap mempertimbangkan karakteristik tugas dan layanan yang diberikan. Setiap instansi diwajibkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan layanan esensial, dan pengawasan kinerja yang berkelanjutan,” jelas Qodari.
Berdasarkan data Kementerian PANRB, 94 persen instansi mencatat kinerja organisasi sesuai dengan target, sementara instansi pusat berhasil mencapai lebih dari 95 persen target kinerja dan anggaran. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mencapai lebih dari 80 persen target yang ditetapkan.
Digitalisasi Pemerintahan Melalui Transformasi Budaya Kerja
Dari segi kemampuan respons terhadap masyarakat, 96 persen pegawai pemerintah pusat dapat merespon komunikasi dalam waktu kurang dari lima menit. Sementara itu, 82,4 persen pegawai pemerintah daerah menunjukkan performa respons yang sama.
“Sebanyak 32 instansi pusat telah mengadopsi kebijakan internal yang sejalan dengan SE yang kami terbitkan, dan 33 dari 35 instansi pusat telah melaksanakan sistem e-office terintegrasi,” tambahnya.
Kepatuhan presensi pegawai selama masa WFH tercatat cukup tinggi, yaitu 92,23 persen untuk instansi pusat dan 80,59 persen untuk pemerintah daerah.
Tak hanya itu, transformasi budaya kerja ini dijadikan sebagai kesempatan untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan. Salah satu dampak signifikan dari kebijakan ini adalah lonjakan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE).
“Secara keseluruhan, terdapat peningkatan sebanyak 100.817 dokumen TTE secara nasional, terdiri dari 26.903 di instansi pusat dan 73.914 di pemerintah daerah. Rasio kerja daring juga mengalami peningkatan, yaitu 13,8 persen di instansi pusat dan 6,27 persen di daerah,” tutup Qodari.
Dengan data dan hasil yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja selama penerapan WFH, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transformasi birokrasi ke arah yang lebih baik.
