Jakarta, Maret.id — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan keprihatinan terkaitpenurunan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang mengalami pengurangan signifikan dari 3 persen menjadi 1 persen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Disway Top Regional Leader Awards 2026 yang digelar di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.
Penurunan DBHCHT Melanggar Amanat Undang-Undang
Khofifah menekankan bahwa pengurangan tersebut melanggar Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Menurutnya, porsi DBHCHT yang seharusnya diterima oleh daerah penghasil tembakau harusnya tetap berada di angka 3 persen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Dalam acara penghargaan itu, Khofifah menyampaikan bahwa situasi ini telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta. Ia mengungkapkan kekecewaannya bahwa alokasi DBHCHT tidak mencerminkan kerja keras petani tembakau di Jawa Timur. “Aktivitas pertanian tembakau melibatkan semua proses mulai dari budidaya hingga panen, yang tidak sebanding dengan perlakuan di sektor pertambangan,” ujarnya.
Pentingnya Pendukung bagi Petani Tembakau
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa para petani tembakau menjalankan seluruh proses produksi secara mandiri, mulai dari penyiraman, pemupukan, pemanenan, hingga hingga pembuatan produk akhir. Mengingat kontribusi sektor ini bagi perekonomian lokal, Khofifah berpendapat bahwa alokasi DBHCHT sepatutnya ditingkatkan menjadi 10 persen.
“Ketika pembagian hasil cukai tidak sesuai dengan amanat HKPD, saya minta agar setidaknya dinaikkan ke 10 persen. Petani tembakau adalah pahlawan ekonomi di daerah ini,” tegasnya.
Dukungan Pemerintah Diperlukan untuk Petani Kecil
Sebagai provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, Khofifah menegaskan perlunya dukungan lebih besar dari pemerintah. Ia menyoroti bahwa sampai saat ini tidak ada subsidi pupuk khusus untuk petani tembakau, yang merupakan hal mendesak mengingat banyak petani kecil tidak memiliki lahan sendiri dan harus menyewa lahan.
Kondisi ini, menurut Khofifah, membuat para petani tembakau harus berjuang lebih keras untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. “Banyak dari petani ini adalah petani kecil, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,” ujarnya, menambahkan bahwa dukungan berupa pupuk gratis akan sangat membantu meringankan beban mereka.
Dalam konteks pertanian tembakau, Khofifah berharap agar kebijakan yang lebih berpihak pada petani dapat diterapkan. Jika pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar, diharapkan sektor pertanian tembakau dapat berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar.
