Jakarta, Maret.id — Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp1 triliun setiap bulan. Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, 11 Juni 2026, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
Pemerintah Ambil Langkah Tegas
Zulkifli Hasan telah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Tim Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk merapikan kondisi ini. Dalam upaya awal, pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama mengenai jumlah SPPG yang dinilai telah membengkak jauh di atas kebutuhan awal.
Menurut Zulkifli, praktik jual-beli titik SPPG mengakibatkan jumlah dapur MBG yang dicanangkan awalnya sebanyak 21.000 titik melonjak menjadi 27.877 titik. “Terjadi jual-beli titik. Seharusnya rencana awal 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Terjadi pembengkakan sebesar 6.877 titik,” ujarnya.
Dampak Keuangan Negara
Lonjakan jumlah dapur MBG ini memberikan dampak negatif terhadap keuangan negara. Setiap dapur MBG, yang tidak sesuai dengan perencanaan, menghabiskan dana operasional dari pusat mencapai Rp6 juta per hari. Dengan tambahan 6.877 titik yang tidak direncanakan, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
“Jika ada 6.877 penambahan dan setiap harinya menghabiskan Rp6 juta, satu bulan pengeluaran kita bisa lebih dari Rp1 triliun. Dalam setahun berapa itu? Rp12 triliun. Ini semua perlu segera ditata dan diperbaiki,” tegasnya.
Evaluasi dan Pembenahan di Wilayah 3T
Zulkifli juga akan mengevaluasi jumlah SPPG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam perencanaan awal, BGN hanya memproyeksikan sekitar 2.000 titik SPPG di wilayah 3T. Namun, kenyataannya jumlah tersebut telah membengkak menjadi 8.617 titik, di mana sebagian di antaranya bahkan telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Data menunjukkan bahwa 3T itu awalnya direncanakan 2.000 titik, namun jumlahnya meningkat drastis menjadi 8.617 titik, dengan 6.138 titik yang sudah memiliki SK dari BGN,” ungkap Zulkifli.
Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap gizi seimbang ini harus segera dievaluasi secara menyeluruh. Penataan ini diharapkan tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga mempercepat penyaluran bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan mengikuti langkah-langkah efisiensi dan pengawasan ketat, diharapkan penyelenggaraan program ini dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Kementerian Pangan pun siap bekerjasama dengan berbagai instansi untuk memastikan bahwa praktik-praktik tidak sehat dapat dihentikan demi kepentingan nasional.
