Dukung Segera Tambahan Anggaran Kementerian UMKM! Kejar Target 10 Juta Pelaku Usaha!
Jakarta, Maret.id — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) mendapatkan dukungan dari Komisi VII DPR RI terkait usulan penambahan anggaran untuk tahun 2027. Jika disetujui oleh pemerintah, anggaran Kementerian UMKM diproyeksikan meningkat dari Rp459,13 miliar menjadi sekitar Rp1,98 triliun.
Dukungan Penuh DPR RI untuk Kementerian UMKM
Tambahan anggaran ini dianggap sangat penting dalam memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM. Program tersebut juga bertujuan untuk mendukung target pemerintah dalam menciptakan 10 juta wirausahawan baru hingga tahun 2029. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, yang menekankan bahwa anggaran yang ada saat ini masih dirasa kurang untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM di seluruh daerah Indonesia.
“Permintaan penambahan anggaran ini disetujui oleh semua partai di Komisi VII. Anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi untuk jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Samuel saat konferensi pers di Komplek Parlemen Senayan pada Kamis, 11 Juni 2026.
Penyebaran UMKM di Seluruh Indonesia
Dalam penjelasannya, Samuel menyebutkan bahwa dari puluhan juta UMKM yang ada, sekitar 5 juta beroperasi di Pulau Jawa, sementara sekitar 4 juta lainnya tersebar di luar Pulau Jawa dan masih tergolong usaha kecil. Tanpa tambahan anggaran, ia memperingatkan bahwa program-program yang direncanakan untuk masyarakat tidak akan berjalan dengan optimal.
“Jika tidak ada penambahan anggaran untuk kementerian, maka berbagai inisiatif yang seharusnya sampai ke masyarakat tidak akan terwujud,” tambahnya. Ia juga menjelaskan bahwa program “Sapa UMKM” yang diluncurkan adalah upaya Kementerian UMKM untuk meningkatkan pendataan dan komunikasi dengan pelaku usaha.
Optimisme Kementerian UMKM dalam Mengusulkan Anggaran
Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan keyakinannya bahwa pengusulan tambahan anggaran ini akan berhasil. Menurut Maman, Kementerian UMKM telah mempersiapkan sistem dan perangkat regulasi yang siap untuk mendukung implementasi program secara lebih masif.
Menurut Maman, evaluasi keberhasilan pengeluaran anggaran negara kini tidak lagi hanya berdasarkan tingkat serapan, tetapi juga seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat langsung. Sehingga, tambahan anggaran ini akan diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, membuka akses pasar, serta mempercepat proses sertifikasi produk UMKM.
“Kami bertujuan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan mampu mendorong masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan,” tutupnya.
Melalui langkah ini, Kementerian UMKM berharap dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah.
