Jakarta, Maret.id — Program revitalisasi pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat membuka jutaan lapangan kerja baru. Berdasarkan rencana, sebanyak 71.744 sekolah akan direvitalisasi pada tahun 2026 dengan anggaran mencapai Rp14 triliun.
Revitalisasi Sekolah Pertama di Indonesia
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa jumlah sekolah yang akan direvitalisasi mengalami peningkatan signifikan. Dari target awal 11.744 unit, kini menjadi 71.744 unit, yang berarti adanya penambahan sekitar 60.000 sekolah. Program ini tidak hanya fokus pada renovasi gedung lama, tetapi juga pembangunan gedung baru.
“Dari program ini, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Sekitar 1,1 juta orang diproyeksikan akan terlibat dalam proses revitalisasi ini,” ungkap Menteri Mu’ti dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Penyerapan tenaga kerja ini diharapkan akan berlangsung selama tiga hingga delapan bulan.
Dampak Ekonomi Positif
Revitalisasi sekolah ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Menurut Menteri Mu’ti, pelaksanaan proyek dilakukan dengan sistem swakelola, di mana masing-masing satuan pendidikan bertanggung jawab atas pembangunan. Dengan demikian, masyarakat setempat akan memperoleh manfaat langsung dari proyek ini.
“Penelitian kami menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat,” tambahnya. Saat ini, revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sudah mencapai 70 persen dari alokasi 11.744 unit.
Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan yang Lebih Baik
Program revitalisasi ini mencakup sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta. Menurut Menteri Mu’ti, revitalisasi ini juga merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan di Tanah Air, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sangat membutuhkan perhatian.
Menteri Mu’ti menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk revitalisasi sekolah terletak pada pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan untuk memastikan bahwa proyek ini dapat terwujud. “Kami mendapatkan sambutan positif dari masyarakat di kawasan 3T, yang sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah. Meskipun tanggung jawab pembangunan ada di pemerintah daerah, kami tetap menjalankan komitmen Presiden untuk meningkatkan mutu pendidikan,” jelasnya.
Dengan adanya program revitalisasi pendidikan ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, jalan menuju kemajuan pendidikan yang seimbang di seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan.
