PERINGATAN KRITIS: Moratorium dan Kasus Hukum BGN Uji Tata Kelola Program MBG!
Jakarta, Maret.id — Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia menilai bahwa moratorium dan kasus hukum yang melibatkan Badan Gerakan Nasional (BGN) menguji tata kelola Program Makan Bergizi (MBG). Ketua Umum Jupnas Gizi, Rival Achmad Labbaika, menyatakan bahwa publik berhak mempertanyakan pengawasan serta kepemimpinan program strategis nasional ini.
Ketidakpastian dalam Program Strategis
Rival menegaskan, kasus hukum yang melibatkan tiga pimpinan BGN harus menjadi perhatian serius. Program MBG, yang memiliki anggaran besar, merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan, “Kasus hukum ini bukanlah isu yang biasa, melainkan berpotensi mengganggu pelaksanaan program strategis nasional.”
Dalam berbagai evaluasi kinerja pemerintah, Rival mencatat bahwa masalah dalam pelaksanaan MBG harus menjadi fokus utama. Moratorium yang diberlakukan justru menciptakan ketidakpastian bagi yayasan, mitra pelaksana, investor, dan operasional SPPG daerah. “Penghentian SPPG tanpa dasar yang jelas dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik dan juga para investor yang telah berinvestasi,” tegasnya.
Pentingnya Transparansi dan Kepastian
Rival juga menyampaikan bahwa kejelasan dan transparansi sangat dibutuhkan saat ini. “Apa yang terjadi dengan SPPG, statusnya, dan peta jalan ke depan harus dijelaskan secara detail. Publik berhak tahu bagaimana program ini akan berlanjut dan bagaimana komitmen terhadap perluasan manfaat tetap dijalankan,” paparnya.
Dia menambahkan bahwa banyak pihak yang telah berinvestasi, menyiapkan fasilitas, dan merekrut tenaga kerja mengikuti arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian untuk menghindari persoalan lebih lanjut. “Moratorium dan ketidakpastian yang berkepanjangan ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program-program kesehatan dan gizi yang sedang dijalankan,” ungkap Rival.
Permintaan Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
Menurut Rival, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah tata kelola, pengawasan, dan ketidakpastian dalam pelaksanaan MBG. “Hal ini sangat penting agar kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak terus menurun,” ujarnya, sembari menambahkan bahwa kondisi saat ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah.
“Moratorium yang terus berlangsung, ketidakpastian nasib SPPG, serta sejumlah masalah tata kelola harus segera diatasi. Jika tidak, masyarakat akan dirugikan dan harapan untuk mencapai tujuan program ini akan terancam,” tutupnya.
Dengan demikian, penanganan yang cepat dan efektif sangat diperlukan agar Program MBG dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkannya.
