Jakarta, Maret.id — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengambil langkah cepat dalam mempercepat pemulihan permanen di wilayah-wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 lalu.
Percepatan Pemulihan Pascabencana
Rehabilitasi ini merupakan respons atas kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana, dan kini mulai terealisasikan dengan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyambut baik pencairan anggaran yang telah dilakukan, dan menyebutkan bahwa percepatan penyaluran anggaran harus sejalan dengan pelaksanaan program pemulihan di lapangan agar manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak.
“Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS), telah menerima alokasi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami harap kementerian lain yang belum mendapatkan alokasi segera mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk mempercepat realisasi anggaran,” jelas Tito dalam pernyataan resminya.
Rencana Induk 2026-2028
Tito menegaskan bahwa anggaran ini adalah modal yang sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan program pemulihan permanen. Program tersebut telah disusun secara terpadu dalam Rencana Induk (Renduk) PRR Pascabencana Sumatra untuk periode 2026-2028. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 menjadi pedoman bagi setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran dan menjalankan program rehabilitasi.
Menurut Tito, pelaksanaan program yang cepat dan efisien adalah faktor vital untuk menyelesaikan banyak agenda pemulihan yang tersisa. Program-program tersebut mencakup pembangunan hunian tetap, rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Sinergi Lintas Sektor
Satgas PRR terus berupaya mendorong kementerian dan lembaga yang masih dalam proses penganggaran untuk menyelesaikan pengajuan dan sinkronisasi kebutuhan program. Upaya ini penting untuk memastikan tidak ada agenda pemulihan yang tertunda karena keterlambatan administrasi maupun pengalokasian anggaran.
Pendekatan percepatan yang diterapkan sejalan dengan mandat Renduk PRR Pascabencana Sumatra, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program lintas sektor yang harus dikerjakan secara terkoordinasi. Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatra.
Dengan demikian, pemerintah berharap upaya ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi, dan membangun kembali wilayah yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.
