PERINGATAN! DPR Tegaskan Israel Harus Hormati Perjanjian Damai Iran

Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, memberikan tanggapan terhadap kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri konflik di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan yang dicapai pada Senin, 15 Juni 2026 ini menandai berakhirnya blokade militer AS di Selat Hormuz, sebuah langkah penting untuk meredakan ketegangan di wilayah tersebut.
Pentingnya Menghormati Kesepakatan
Soleh, yang merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengingatkan agar sekutu AS, terutama Israel, menghormati kesepakatan ini. Ia menekankan bahwa Israel tidak seharusnya membuat kekacauan dengan menyerang Iran, yang bisa merusak perjanjian damai ini.
“Israel sebagai sekutu Amerika harus berhati-hati. Tindakannya dapat menciptakan ketegangan baru, dan hal ini tidak boleh diizinkan,” kata Soleh dalam pernyataannya. Ia juga menyerukan agar semua pihak mendukung upaya untuk menghentikan perang dan menjaga stabilitas dunia.
Komitmen untuk Perdamaian
Menurut Soleh, baik AS maupun Iran harus menunjukkan komitmen untuk menjaga perdamaian demi menghindari terulangnya konflik. “Kesepakatan damai ini harus dihormati oleh semua pihak. Tanpa komitmen dari kedua negara, perdamaian akan sulit tercapai,” tegasnya.
Politikus PKB ini juga mengkhawatirkan kebiasaan Israel yang sering mengingkari kesepakatan internasional. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengawasan yang ketat terhadap implementasi perjanjian damai agar tidak ada pelanggaran yang terjadi.
Dukungan dari Indonesia
Soleh berharap pemerintah Indonesia mendukung penuh upaya perdamaian ini, sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. “Peran aktif Indonesia dalam upaya diplomasi ini sangat penting untuk stabilitas global,” ujarnya.
Lebih lanjut, Soleh melihat bahwa kesepakatan antara AS dan Iran dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dunia. Ia mencontohkan bahwa stabilitas dalam hubungan ini diharapkan bisa membawa harga minyak dunia kembali stabil, yang berdampak langsung pada kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik akan segera ditandatangani. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2026 dan menunjukkan bahwa proses finalisasi dokumen masih berlangsung.
Araghchi menjelaskan bahwa MoU tersebut akan ditandatangani secara digital oleh kedua negara sebelum diumumkan ke publik. Ini adalah langkah awal menuju kesepakatan lebih luas antara Teheran dan Washington, dengan harapan untuk mencegah konflik baru di masa mendatang.
Dengan adanya perkembangan ini, diharapkan stabilitas dan perdamaian dapat terwujud, serta memberikan harapan baru bagi masyarakat internasional.



