Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Lalu Hadrian Irfani, mendukung pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai akan memperluas manfaat program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi siswa di seluruh Indonesia.
Dukungan untuk Pelibatan Kantin Sekolah
Menurut Lalu, keterlibatan kantin sekolah tidak hanya membantu meningkatkan kualitas gizi bagi peserta didik, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi lokal di sekitar sekolah. “Keterlibatan masyarakat dalam program ini adalah penting, sehingga mereka berkesempatan untuk berpartisipasi dalam program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak-anak kita,” ungkapnya dalam konferensi pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada 15 Juni 2026.
Lalu menegaskan bahwa jika program MBG dapat memberikan manfaat yang nyata bagi siswa, implementasinya harus terus dilanjutkan dengan pengelolaan yang lebih baik. Ia juga menyoroti pentingnya masukan dari Komisi X terkait pelaksanaan program yang menyasar lebih dari 43 juta siswa tersebut.
Skema Pelaksanaan MBG di Wilayah Tertinggal
Selain itu, Lalu menyatakan bahwa skema pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Tidak mungkin daerah 3T dilayani dari dapur yang jauh. Kita perlu memastikan bahwa distribusi makanan sesuai dengan konteks dan kebutuhan setempat,” jelasnya.
Gagasan pelibatan kantin sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan MBG bukanlah hal baru. Komisi X, menurut Lalu, telah mendorong konsep ini sejak awal pembahasan program. Dengan keterlibatan kantin, diharapkan pengelolaan makanan dapat dilakukan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Pernyataan Mendikdasmen tentang Keberlanjutan Program
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Abdul Mu’ti, memastikan bahwa program MBG akan tetap berlanjut. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas siswa penerima manfaat mendukung keberlanjutan program tersebut.
“Sebagian besar siswa sangat berharap program ini tetap dilanjutkan. Program ini telah menjangkau lebih dari 43 juta murid, dan kami berupaya agar kebermanfaatannya terus dirasakan,” kata Mu’ti.
Mekanisme penyediaan makanan dalam program ini juga mengalami penyesuaian. Tidak hanya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah kini membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dapat dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah, dengan tetap berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Ke depan, diharapkan dengan adanya keterlibatan kantin sekolah, program MBG dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga kebutuhan gizi siswa dapat terpenuhi dengan baik.
