Jakarta, Maret.id — Temuan mengenai meningkatnya jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari anggota Parlemen DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap lebih dari 13 ribu titik dapur MBG yang diduga berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran hingga mencapai Rp 1 triliun setiap bulan.
Pentingnya Audit untuk Memastikan Transparansi
Yahya Zaini menyatakan bahwa audit perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam proses pembayaran maupun pengelolaan dapur MBG yang tersebar di seluruh daerah. “Kami meminta audit segera terhadap 13 ribu dapur tersebut apabila ditemukan kejanggalan dalam proses pembayaran,” ungkapnya pada hari Senin.
Politisi dari Partai Golkar ini menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) perlu lebih teliti dalam melakukan pembayaran kepada setiap SPPG. Pembayaran seharusnya didasarkan pada pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar laporan administrasi.
Sanksi untuk Penyimpangan Anggaran
Lebih lanjut, Yahya menekankan perlunya sanksi tegas jika hasil audit menemukan adanya penyimpangan. Ia mengusulkan agar dapur-dapur yang terbukti melanggar aturan bisa dikenakan sanksi, seperti penghentian sementara operasional. “Jika ada penyimpangan yang terbukti, kami menyarankan agar dapur tersebut diberhentikan sementara,” tegasnya.
Yahya berpendapat bahwa situasi ini merupakan kesempatan bagi BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Ia mendorong evaluasi yang ketat untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan regulasi serta tujuan awalnya.
Loncatan Jumlah Dapur MBG dan Dampaknya
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, lonjakan jumlah titik dapur MBG yang signifikan telah teridentifikasi. Temuan ini muncul dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pangan pada 11 Juni 2026, di mana dugaan jual beli titik menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah dapur MBG.
Di wilayah non-3T, jumlah dapur yang awalnya direncanakan sebanyak 21 ribu titik kini tercatat mencapai 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik. “Ada indikasi terjadi jual beli titik. Dari rencana awal 21 ribu, kini sudah ada 27.877 titik,” kata Zulhas.
Fenomena yang sama juga terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana dari target awal 2.000 titik, jumlahnya melonjak menjadi 8.617 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik telah memiliki surat keputusan resmi dari BGN.
Zulkifli Hasan memperkirakan bahwa akibat lonjakan ini, terjadi kelebihan pengeluaran anggaran yang bisa mencapai lebih dari Rp 1 triliun setiap bulan. Jika situasi ini tidak ditangani, potensi pemborosan dalam setahun bisa mencapai sekitar Rp 12 triliun.
Dengan adanya desakan audit dari DPR, hal ini menjadi sorotan penting untuk memastikan bahwa program MBG yang diharapkan menjadi salah satu program strategis nasional tetap berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran. Keberlakukan audit dan evaluasi yang ketat diharapkan dapat membantu mencegah terulangnya kasus-kasus pengeluaran anggaran yang tidak perlu di masa mendatang.
