Menkeu Terima PNBP Rp1,03 Triliun dari Kejagung untuk Pemulihan Aset Korupsi!
Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Prabowo Subianto secara simbolis menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.029.874.376.628. Dana ini berasal dari hasil pemulihan aset negara yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Serah Terima di BPA Fair 2026
Penyerahan dilaksanakan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam acara BPA Fair 2026 yang berlangsung di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI di Jakarta Selatan pada hari Senin, 15 Juni 2026. Penerimaan negara ini merupakan hasil dari berbagai upaya pemulihan aset yang dilakukan Kejaksaan Agung, termasuk lelang aset, penelusuran tanah dan bangunan, serta pengembalian aset dari kasus korupsi yang melibatkan Edi Tansil.
Berdasarkan informasi yang diterima, penerimaan PNBP yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan terdiri dari hasil lelang BPA Fair 2026 yang mencapai Rp978,1 miliar. Selain itu, ada penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar dan uang hasil penelusuran aset dari tindak pidana korupsi Edi Tansil sebesar Rp51,6 miliar. Total kontribusi ini juga mencakup Rp19,1 miliar dari hasil lelang yang diserahkan kepada korban.
Apresiasi terhadap Kejaksaan Agung
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dan Badan Pemulihan Aset. Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan penegakan hukum yang efektif, tetapi juga menegaskan pentingnya pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset. Ia menekankan bahwa tindakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan hak negara.
“Pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara dan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Prabowo.
Pentingnya Pemulihan Aset dalam Kasus Korupsi
Prabowo juga menyoroti keberhasilan dalam mengembalikan aset terkait perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun. “Capaian ini menunjukkan bahwa hak negara atas aset yang diperoleh melalui tindak pidana tidak akan hilang seiring berjalannya waktu,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kasus Edi Tansil adalah pengingat bahwa kerugian negara tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian. “Siapa saja yang merugikan negara akan terus dikejar. Waktu boleh berlalu, tetapi hak negara harus tetap terjaga,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah yang diambil serta komitmen yang kuat untuk pemulihan aset, diharapkan ke depan keuangan negara semakin stabil dan mampu memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
