Jakarta, Maret.id — Pada 15 Juni 2026, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa BGN telah memutuskan untuk melakukan moratorium terhadap pembentukan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keputusan ini diambil agar fokus dapat diberikan pada perbaikan program dan manajemen dapur yang sudah ada.
Fokus pada Pengelolaan Dapur yang Ada
Agustina Arumsari menyampaikan informasi ini setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Jakarta. Moratorium ini bertujuan untuk memastikan bahwa dapur-dapur yang sudah beroperasi dapat dikelola dengan lebih baik sebelum mempertimbangkan pembentukan yang baru.
Dalam pernyataannya, Arum menekankan pentingnya validasi terhadap penerima manfaat gizi di seluruh wilayah. “Setelah mengetahui siapa yang menjadi penerima manfaat, program dapur dapat disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan mereka,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa insentif yang diberikan akan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan penerima manfaat.
Perubahan Prioritas pada Program Gizi
Program penyediaan makanan bergizi ini kini berorientasi pada siapa yang benar-benar membutuhkan intervensi dalam aspek gizi. BGN, menurut Arum, tidak akan lagi fokus pada penambahan jumlah dapur, melainkan memastikan bahwa program yang ada dapat menjangkau sasaran yang tepat. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ungkapnya dalam rapat tersebut.
Dalam hal pengelolaan dapur, BGN akan menyesuaikan jumlah dapur yang diperlukan berdasarkan tingkat kebutuhan di lapangan. Hal ini berarti bahwa jika suatu daerah tidak memiliki cukup penerima manfaat untuk beberapa dapur, beberapa SPPG mungkin akan digabung demi efisiensi.
Standar Operasional untuk Kualitas Dapur
Arum juga memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi akan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Standar operasional yang sedang disusun diharapkan dapat menjamin kualitas makanan yang disajikan, termasuk aspek keamanan pangan.
Dengan demikian, penggabungan atau pengurangan dapur baru akan sangat bergantung pada hasil validasi dan jumlah penerima manfaat yang terdaftar. Rencana ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program penyediaan makanan bergizi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat terutama di kalangan siswa Madrasah yang menjadi salah satu sasaran utama.
Keputusan ini juga menunjukkan upaya dari BGN untuk meningkatkan sistem distribusi dan memastikan program gizi yang ada dapat berjalan dengan lebih terarah dan tepat sasaran. Pelaksanaan program yang lebih terintegrasi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan gizi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
