Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendorong pemanfaatan dana hasil pemulihan aset untuk meningkatkan efektivitas kerja Kejaksaan Agung. Pernyataan ini disampaikan pada rapat yang berlangsung pada tanggal 16 Juni 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dana Pemulihan Aset Mencapai Rp31,3 Triliun
Habiburokhman mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2025 hingga Juni 2026, dana hasil pemulihan aset yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp31,3 triliun. Jumlah ini mengungguli usulan tambahan sebesar Rp28,151 triliun yang diajukan Kejaksaan Agung. Menurutnya, pencapaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mendukung kebutuhan anggaran institusi tersebut.
“Capaian pemulihan aset yang signifikan menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara,” ujarnya. Politisi yang berasal dari Partai Gerindra tersebut berpendapat bahwa dana tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Agung.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Habiburokhman menegaskan bahwa dana hasil pemulihan aset harus terlebih dahulu dimasukkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan mekanisme yang memungkinkan agar dana tersebut bisa langsung digunakan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Kejaksaan Agung.
“Pemerintah perlu berpikir mengenai cara agar dana ini dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif, sehingga tidak hanya menjadi angka di laporan, tetapi benar-benar bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja kejaksaan,” imbuhnya.
Dari sudut pandang Habiburokhman, pentingnya dukungan anggaran yang memadai akan mendorong Kejaksaan Agung untuk terus menegakkan hukum dan menjaga integritas dalam pelaksanaan tugasnya.
Optimalisasi Instrumen Pendanaan
Lebih lanjut, Habiburokhman mengidentifikasi beberapa instrumen pendanaan yang bisa dioptimalkan, termasuk PNBP dan mekanisme lain yang ada. Dia menyatakan bahwa langkah ini akan mendukung kelancaran tugas-tugas hukum dan meningkatkan kapasitas Kejaksaan Agung dalam operasionalnya.
“Skema pendanaan yang ada dalam regulasi perlu dievaluasi guna memenuhi kebutuhan kejaksaan yang terus berkembang. Komisi III DPR akan mendukung bila dana tersebut dapat dialokasikan untuk membantu kinerja kejaksaan,” paparnya.
Politisi berusia 51 tahun ini berharap bahwa dengan mencapai hasil kerja yang lebih baik, Kejaksaan Agung dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal di masa mendatang. Kinerja yang dihasilkan melalui pemulihan aset ini sangat patut diapresiasi dan memerlukan dukungan yang konsisten dari berbagai pihak agar dapat memberikan hasil yang positif bagi negara.
