Luhut Tegaskan Rampungkan Program Perlinsos 2026, Penyaluran Bansos Cukup NIK dan Verifikasi Wajah!
Jakarta, Maret.id — Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) saat ini sedang mematangkan program Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.
Target Peluncuran Perlinsos
Ketua KPTDP, Luhut B. Pandjaitan, mengungkapkan bahwa peluncuran Perlinsos direncanakan akan diumumkan secara serentak di sejumlah Kabupaten dan Kota dalam waktu sekitar lima bulan ke depan. Luhut menjelaskan, “Dengan hadirnya Perlinsos, ini menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.”
Luhut juga menambahkan bahwa pada bulan Oktober-November, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program ini secara nasional yang mencakup 541 kabupaten. Ia berharap sebanyak 80 hingga 90 persen sistem sudah dapat berjalan pada saat peluncuran tersebut.
Inovasi dalam Pendaftaran Bansos
Inovasi yang dibawa oleh Perlinsos diharapkan bisa mengubah cara masyarakat mendaftar untuk mendapatkan bantuan sosial. Proses pendaftaran kini hanya memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Dengan demikian, waktu pendaftaran yang awalnya memakan waktu hingga 200 hari dapat dipersingkat menjadi hanya beberapa menit.
Penghematan juga terlihat dari segi biaya, di mana pendaftaran yang semula mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 kini bisa dihilangkan. Luhut menambahkan bahwa Perlinsos telah mengintegrasikan data dari delapan instansi terkait secara real-time, sehingga kelayakan penerima bansos dapat ditentukan dengan akurat.
Data yang Terintegrasi dan Piloting Program
Delapan instansi yang terlibat dalam integrasi data tersebut antara lain Dukungan Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan beberapa instansi lainnya. Salah satu keberhasilan awal dari Perlinsos yang telah diterapkan adalah di Kabupaten Bayuwangi, yang merupakan bagian dari upaya perluasan digitalisasi perlindungan sosial di 42 Kabupaten dan Kota serta satu Provinsi.
Rencana ke depan meliputi pengawasan dari Presiden dalam meninjau implementasi program ini. Luhut menyebutkan kemungkinan kunjungan Presiden Prabowo pada bulan Juli untuk melihat kemajuan program di daerah Surabaya, Banyuwangi, dan Bali. Ia berharap pendaftaran di 42 kabupaten ini sudah dapat selesai pada akhir Juli.
Luhut juga membuka peluang agar digitalisasi ini mencakup semua sektor layanan publik. “Kami sedang mempertimbangkan agar data penerima manfaat MBG juga dapat menggunakan sistem digital ini,” tuturnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penyaluran bansos menjadi lebih efisien dan transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
