Jakarta, Maret.id — Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali mengingatkan pentingnya tata kelola korporasi dalam dunia usaha. Kasus yang menimpa pengurus dan pemilik PT Blue Ray Cargo ini menjadi sorotan karena berpotensi mengguncang operasional perusahaan dan berdampak pada banyak pihak yang tidak terlibat langsung.
Pentingnya Tata Kelola Korporasi
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menyatakan bahwa perhatian publik umumnya terfokus pada proses pidana yang menimpa individu-individu tertentu. Namun, aspek keberlangsungan korporasi sangat penting untuk diperhatikan, terutama ketika pengurus atau pemiliknya terlibat dalam kasus hukum.
Iskandar menegaskan bahwa meskipun individu-individu yang terlibat dalam korupsi menghadapi konsekuensi hukum, perusahaan harus tetap menjalankan berbagai kewajiban. “Dalam setiap perkara korupsi, ada dua ruang yang berbeda. Ruang pertama adalah ruang pidana, sedangkan ruang kedua adalah ruang korporasi yang tetap harus mengurus pekerja, pelanggan, kontrak, kewajiban perpajakan, serta berbagai kewajiban hukum lainnya,” jelasnya.
Dampak Ekonomi yang Luas
Dampak dari tindakan korupsi sering kali lebih dirasakan oleh korporasi dan para pemangku kepentingan lainnya. “Yang kehilangan pekerjaan bukan penyidik, yang kehilangan pelanggan bukan jaksa, dan yang kehilangan kontrak bukan hakim. Mereka yang terdampak adalah pekerja, kreditur, pemasok, pelanggan, investor, dan pada akhirnya negara,” tambah Iskandar.
Ia juga menjelaskan beberapa kasus besar di Indonesia yang menunjukkan dampak buruk dari korupsi terhadap korporasi. Salah satu contohnya adalah PT Hanson International Tbk yang terjerat kasus Jiwasraya. Setelah pemiliknya, Benny Tjokrosaputro, terlibat dalam kasus korupsi, perusahaan menghadapi tekanan finansial yang besar hingga dinyatakan pailit.
Contoh Kasus Nyata
Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) juga menjadi contoh yang relevan. Setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit, lebih dari 10 ribu pekerja kehilangan mata pencaharian. Iskandar juga menyebutkan kasus First Travel, dimana kejatuhan perusahaan itu menyebabkan lebih dari 60 ribu calon jemaah umrah menjadi korban.
Keruntuhan badan hukum ini menunjukkan betapa luasnya dampak yang ditimbulkan dari sebuah tindakan pidana terhadap pihak yang tidak terlibat. “Kita harus menyadari bahwa setiap kasus yang muncul bukan hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat merugikan banyak orang dan ekonomi secara keseluruhan,” tutup Iskandar.
Kepentingan publik dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik, di mana tata kelola korporasi dijadikan prioritas utama dalam menghadapi potensi risiko hukum.
