Kasatgas PRR Desak Pemda Segera Optimalkan TKD untuk Percepat Pemulihan Pascabencana!
Jakarta, Maret.id — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD). Dorongan ini bertujuan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi yang terkena dampak bencana, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Penerapan TKD untuk Kepentingan Masyarakat
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta Pusat, Tito mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah-daerah yang terdampak. Ia menekankan pentingnya penggunaan dana tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.
“Dana tersebut sudah diterima oleh seluruh provinsi dan kabupaten atau kota yang terkena dampak bencana, dan harus segera digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak,” ujar Tito. Menurutnya, alokasi TKD ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan rincian Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp2,3 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp6,1 triliun untuk Sumatra Utara.
Koordinasi dan Pengawasan untuk Keberhasilan Implementasi
Tito menjelaskan, pemerintah pusat berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal pemanfaatan anggaran tersebut melalui koordinasi dengan perangkat daerah setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program pemulihan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan para gubernur serta bupati dan wali kota dari daerah yang terdampak. Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mempercepat pelaksanaan program pemulihan. “Kami telah membentuk posko pengawasan untuk memantau pelaksanaan di daerah,” imbuhnya.
Bantuan Hibah Sebagai Pendukung Pemulihan Pasca-bencana
Tito mengungkapkan bahwa selain penyaluran TKD, pemulihan pasca-bencana juga didukung melalui bantuan hibah antar daerah. Ia menyoroti bahwa beberapa daerah yang terdampak parah di Aceh tidak mendapatkan tambahan TKD, yang terjadi akibat anggaran 2026 yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mendukung pemulihan, pemerintah daerah di Sumatra Utara telah menyalurkan hibah senilai Rp240 miliar untuk Aceh. “Saya berterima kasih kepada para gubernur dan wali kota yang telah memberikan bantuan hibah antar daerah,” ucap Tito. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat juga telah memberikan bantuan sebesar Rp23 miliar kepada delapan daerah yang mengalami dampak berat di Aceh.
Tito berharap seluruh bantuan hibah ini dapat mempercepat proses pemulihan pasca-bencana di daerah tersebut. Ia berjanji akan terus mengawasi dan mendorong pemanfaatan dana untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana dapat segera pulih.
