Kementerian PKP HARUS Segera Bangun 7.500 Huntap Pascabencana di Sumatra Tahun Ini!
Jakarta, Maret.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan sebanyak 7.500 hunian tetap (huntap) untuk masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatra pada tahun 2026. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Proses Penganggaran Masih Berlangsung
Pihak kementerian saat ini masih menunggu penyelesaian pengajuan anggaran yang diperlukan untuk proyek pembangunan ini. Anggaran yang diajukan oleh Kementerian PKP sedang dalam proses evaluasi di Kementerian Keuangan.
Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, menyatakan, “Pengajuan kebutuhan anggaran sedang berproses di Kementerian Keuangan. Setelah terbit, kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pengadaan.”
Pembangunan Segera Dimulai
Setelah proses pengadaan selesai, pembangunan fisik hunian tetap diharapkan dapat segera dimulai. Teddy menegaskan bahwa program ini ditujukan untuk mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.
“Rencana target tahun ini adalah 7.500 unit, yang terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun, porsi terbesar akan dialokasikan untuk Aceh,” lanjutnya. Teddy memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan hunian tetap ini mencapai sekitar Rp2 triliun, yang juga masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Prioritas Pemulihan Pascabencana
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa pembangunan huntap menjadi salah satu prioritas pemulihan pascabencana di area yang terdampak. Saat ini, sebagian besar hunian sementara sudah tersedia, dan pemerintah kini fokus pada penyelesaian infrastruktur permanen.
“Prioritas utama ke depan adalah pembangunan infrastruktur dan mempermanenkan fasilitas yang ada,” ungkap Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Sumatra ini. Menurut Tito, pembangunan hunian tetap dan infrastruktur permanen sangat penting untuk mempercepat pemulihan masyarakat yang terkena dampak bencana.
Dengan adanya upaya ini, diharapkan masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memantau perkembangan anggaran dan pelaksanaan pembangunan ini agar dapat segera direalisasikan.
