JAKARTA, Maret.id — Kementerian Agama terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada seluruh satuan pendidikan di bawah naungannya. Upaya ini menekankan pemberdayaan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan untuk mengelola layanan gizi secara mandiri melalui pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi lembaga yang memiliki lebih dari 1.000 peserta didik atau santri. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii usai pertemuan koordinasi percepatan MBG yang berlangsung di Kantor Kemenag pada Senin, 11 Mei 2026, dengan hadirnya perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kantor Staf Presiden (KSP).
H2: Latar belakang dan posisi kebijakan nasional
Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap tantangan gizi di lingkungan pendidikan, yang secara tradisional menjadi salah satu titik intervensi penting untuk meningkatkan status kesehatan anak dan remaja. Di Indonesia, perhatian terhadap pemenuhan gizi di sekolah dan pesantren meningkat sejalan dengan agenda penurunan stunting, peningkatan capaian pembelajaran, dan pengurangan ketimpangan layanan dasar. BGN sebagai otoritas teknis bertanggung jawab menyusun standar gizi, sanitasi, dan prosedur operasional, sementara Kemenag mengoordinasikan implementasi khusus pada satuan pendidikan keagamaan.
Sebagai dasar teknis, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 tentang Panduan Makan Bergizi di Pesantren, yang menjadi landasan pelaksanaan di lingkungan pondok pesantren. Surat edaran ini bertujuan memberikan pedoman praktis sekaligus fleksibilitas pada pengelola pesantren untuk menyesuaikan pola layanan dengan kultur pesantren tanpa mengorbankan standar kesehatan dan keselamatan pangan.
H2: Konsep SPPG dan adaptasi pada karakter pesantren
Konsep SPPG mengusung prinsip kemandirian operasional bagi pesantren yang memenuhi kriteria kapasitas, yakni pengelolaan dapur dan layanan gizi yang terintegrasi dalam lingkungan pendidikan. Menurut Wamenag, pendirian SPPG diusulkan oleh yayasan atau lembaga yang menaungi satuan pendidikan sehingga manfaat langsung kembali ke lembaga tersebut. Bentuk dapur dan pola layanan dibuat adaptif: misalnya penyesuaian jadwal makan terkait tradisi puasa sunnah Senin-Kamis, model penyajian prasmanan yang lazim di beberapa pesantren, dan praktik pendidikan kemandirian seperti pembiasaan santri mencuci peralatan makan sendiri.
Meski memberikan fleksibilitas, Kemenag dan BGN menegaskan bahwa seluruh SPPG harus memenuhi ketentuan sanitasi, standar pemenuhan gizi, higienitas, dan persyaratan teknis lain yang ditetapkan BGN. Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan budaya lokal pesantren dengan perlunya jaminan mutu pelayanan gizi untuk mencegah insiden keracunan pangan, defisiensi nutrisi, dan masalah kesehatan terkait sanitasi.
H2: Tantangan tata kelola, data, dan pemerataan layanan
Penerapan SPPG menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih luas. Pertama, tata kelola internal pesantren bervariasi: kapasitas manajerial, sumber daya manusia yang menangani dapur, serta kemampuan pengelolaan keuangan sangat berbeda antar lembaga. Kedua, integrasi data menjadi kendala penting; sinkronisasi data antara Kemenag dan BGN diperlukan agar sasaran manfaat, monitoring, dan evaluasi berjalan efektif. Ketiga, pemerataan layanan menjadi isu ketika kapasitas pesantren kecil atau terletak di daerah terpencil belum memadai untuk mengelola SPPG mandiri.
Para ahli gizi dan praktisi manajemen pendidikan menyoroti perlunya modul pelatihan bagi pengelola dapur, sistem monitoring digital yang sederhana namun andal, serta mekanisme alokasi sumber daya yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Pengadaan bahan pangan lokal dan penguatan koperasi pesantren dapat membantu menekan biaya sekaligus meningkatkan keterlibatan komunitas.
H2: Analisis manfaat program dan rekomendasi operasional
Pengalaman program pemberian makan di sekolah di berbagai negara menunjukkan bahwa menu bergizi yang teratur dapat meningkatkan kehadiran, daya tangkap pembelajaran, dan menurunkan angka penyakit terkait gizi. Di konteks pesantren, dampak positif juga berpotensi memperkuat pendidikan karakter melalui praktik gotong royong, manajemen dapur, dan pembelajaran hidup sehat.
Rekomendasi operasional antara lain:
- Penyusunan standar menu yang bersifat panduan namun memungkinkan variasi bahan lokal untuk menjaga keberlanjutan dan cultural acceptability.
- Pelatihan higienitas dan keamanan pangan bagi pengelola dapur serta sertifikasi sederhana untuk juru masak pesantren.
- Pengembangan sistem data bersama (interoperable) antara Kemenag dan BGN untuk pemantauan capaian, laporan konsumsi, dan indikator gizi.
- Mekanisme pendanaan blended (kombinasi APBN/APBD, donasi, partisipasi yayasan) untuk menjawab keterbatasan pondok pesantren yang tidak mampu sepenuhnya membiayai SPPG.
- Pilot proyek di berbagai tipe pesantren (urban, rural, pesantren salafiyah, modern) sebagai basis pembelajaran sebelum skala nasional.
H2: Langkah ke depan dan implikasi kebijakan
Pendirian SPPG bagi pesantren besar merupakan langkah strategis yang menyasar skala ekonomi pengelolaan gizi dan mendorong kemandirian lembaga. Namun, agar kebijakan ini tidak menciptakan kesenjangan antar pesantren, diperlukan paket kebijakan komprehensif yang meliputi dukungan teknis, permodalan, dan integrasi data. Sinkronisasi petunjuk teknis antara Kemenag dan BGN akan menjadi krusial untuk memastikan bahwa inovasi layanan tidak mengorbankan standar kesehatan publik.
Pertemuan koordinasi pada 11 Mei 2026 menunjukkan komitmen lintas lembaga, namun implementasi di lapangan akan menguji kapasitas adaptasi kebijakan terhadap realitas kelembagaan pesantren. Pemantauan berkala, evaluasi berbasis data, dan keterlibatan komunitas santri serta orang tua akan menentukan keberlanjutan program. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan sumber daya, MBG melalui SPPG berpotensi menjadi model pelayanan gizi yang menguatkan peran pesantren sebagai agen pendidikan dan kesehatan di masyarakat.
